Sabtu
12 September 2026 | 9 : 16

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

PDI Perjuangan Jatim Dukung Langkah Tegas Kemenag Larang Konvoi Khilafah

PDIP-Jatim-Sri-Untari-B-16092021

SURABAYA– Langkah tegas Kementerian Agama (Kemenag) yang melarang konvoi khilafah di Indonesia mendapatkan dukungan dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Kemenag yang melarang adanya konvoi khilafah atau kegiatan yang membawa-bawa nama khilafah.

“Kita mendukung penuh upaya Kemenag untuk melakukan pelarangan terhadap konvoi khilafah, karena negara ini adalah negara Pancasila. Sudah ada dasar hukumnya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, dan landasan kita adalah Pancasila,” ujar Untari, Selasa (31/5/2022).

Karena itu, jelas Untari, tidak dibenarkan segala narasi yang bertentangan dengan Pancasila. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk belajar konflik berkepanjangan yang menimpa sebagian negara-negara di Timur Tengah karena isu agama.

“Tidak dibenarkan apa pun yang ada di republik ini selain negara yang berdasarkan Pancasila. Kita sudah melihat bagaimana Uni Soviet, bagaimana Timur Tengah mengalami konflik berkepanjangan gegara isu khilafah,” terangnya.

Ketua Umum Dekopin itu pun mengajak pada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama tetap berjuang dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Maka, mari kita bersama-sama berjuang untuk kepentingan tetap, Indonesia yang satu. Persatuan Indonesia di bawah ideologi Pancasila. Menjadi satu-satunya jalan keluar, menjadi satu-satunya dasar negara kita, abadi, lestari, dan selamanya,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya telah viral di media sosial video sejumlah pemotor konvoi ‘kebangkitan khilafah’ di Cawang, Jakarta Timur.

Dalam video tersebut, terlihat poster bertuliskan kata-kata ‘khilafah’ sengaja dipasang di bagian belakang motor. Pengendara sepeda motor mengenakan baju berwarna hijau.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan khilafah jelas dilarang di Indonesia.

“Yang jelas khilafah tidak boleh di Indonesia,” kata Yaqut kepada wartawan, Senin (30/5/2022). (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Dilema Air di Perumahan Elit, DPRD Surabaya Minta PDAM Segera Negosiasi dengan Pengembang

SURABAYA – Temuan adanya tiga perusahaan pengembang raksasa di Surabaya, termasuk kawasan hunian papan atas, ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi: Rp5 Juta per RW Jangan Habis untuk Seremoni, Harus Jadi Penghasilan Gen Z

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta anggaran kegiatan Generasi Z (Gen Z) sebesar Rp5 juta per RW ...
LEGISLATIF

Syaifuddin Minta Pemkot Surabaya Jemput Bola Data Desil, Jangan Tunggu Warga Mengadu

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta Pemkot jemput bola memperbarui data desil agar bantuan pendidikan dan ...
KRONIK

Ketua HKTI Magetan Suarakan Aspirasi Petani dan Tekankan Regenerasi di Rakerda HKTI Jatim

MAGETAN — Anggota DPRD Magetan dari PDI Perjuangan sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ...
LEGISLATIF

Tunjang Kinerja Bamag Gresik, Nila Yani Serahkan Bantuan Perlengkapan Operasional

GRESIK – Dukungan terhadap penguatan pelayanan dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Gresik terus dilakukan. ...
KRONIK

Budi Leksono Desak PDAM Modernisasi Alat demi Jamin Kualitas Air Warga

SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak PDAM Surya Sembada segera melakukan ...