Rabu
22 Juli 2026 | 4 : 09

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

PDI Perjuangan Jatim Dukung Langkah Tegas Kemenag Larang Konvoi Khilafah

PDIP-Jatim-Sri-Untari-B-16092021

SURABAYA– Langkah tegas Kementerian Agama (Kemenag) yang melarang konvoi khilafah di Indonesia mendapatkan dukungan dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Kemenag yang melarang adanya konvoi khilafah atau kegiatan yang membawa-bawa nama khilafah.

“Kita mendukung penuh upaya Kemenag untuk melakukan pelarangan terhadap konvoi khilafah, karena negara ini adalah negara Pancasila. Sudah ada dasar hukumnya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, dan landasan kita adalah Pancasila,” ujar Untari, Selasa (31/5/2022).

Karena itu, jelas Untari, tidak dibenarkan segala narasi yang bertentangan dengan Pancasila. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk belajar konflik berkepanjangan yang menimpa sebagian negara-negara di Timur Tengah karena isu agama.

“Tidak dibenarkan apa pun yang ada di republik ini selain negara yang berdasarkan Pancasila. Kita sudah melihat bagaimana Uni Soviet, bagaimana Timur Tengah mengalami konflik berkepanjangan gegara isu khilafah,” terangnya.

Ketua Umum Dekopin itu pun mengajak pada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama tetap berjuang dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Maka, mari kita bersama-sama berjuang untuk kepentingan tetap, Indonesia yang satu. Persatuan Indonesia di bawah ideologi Pancasila. Menjadi satu-satunya jalan keluar, menjadi satu-satunya dasar negara kita, abadi, lestari, dan selamanya,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya telah viral di media sosial video sejumlah pemotor konvoi ‘kebangkitan khilafah’ di Cawang, Jakarta Timur.

Dalam video tersebut, terlihat poster bertuliskan kata-kata ‘khilafah’ sengaja dipasang di bagian belakang motor. Pengendara sepeda motor mengenakan baju berwarna hijau.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan khilafah jelas dilarang di Indonesia.

“Yang jelas khilafah tidak boleh di Indonesia,” kata Yaqut kepada wartawan, Senin (30/5/2022). (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Syaifuddin Zuhri Dorong Turnamen Usia Dini Digelar Rutin untuk Cetak Pesepak Bola Berkualitas

SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mendorong turnamen sepak bola usia dini digelar secara rutin ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Gandeng Praktisi, Latih Petani Bikin Pupuk Organik Murah Meriah

BOJONEGORO – Upaya menjaga ketahanan pangan dan merespons tingginya harga pupuk kimia terus dilakukan di daerah. ...
KRONIK

Sambut Bulan Kemerdekaan, Bupati Lukman Pimpin ASN Percantik Kota Bangkalan

BANGKALAN – Menyambut Bulan Kemerdekaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggerakkan aparatur sipil negara ...
EKSEKUTIF

Pemkab Ngawi Siapkan Regulasi Mengemudi Sepeda Motor bagi Anak Usia 17 Tahun Ke Bawah

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengaku prihatin atas meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Tinjau Lahan Calon Hotel Haji Pertama di Indonesia Dekat Bandara Dhoho

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau lahan calon hotel haji pertama di Indonesia di dekat Bandara ...
LEGISLATIF

Asmadi Minta UMKM Dilibatkan dalam Revitalisasi GOR Ganesha, Pedagang Lama Harus Diprioritaskan

BATU – Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, meminta Pemerintah Kota Batu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, ...