Rabu
22 April 2026 | 12 : 40

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

PDI Perjuangan Jatim Dukung Langkah Tegas Kemenag Larang Konvoi Khilafah

PDIP-Jatim-Sri-Untari-B-16092021

SURABAYA– Langkah tegas Kementerian Agama (Kemenag) yang melarang konvoi khilafah di Indonesia mendapatkan dukungan dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Kemenag yang melarang adanya konvoi khilafah atau kegiatan yang membawa-bawa nama khilafah.

“Kita mendukung penuh upaya Kemenag untuk melakukan pelarangan terhadap konvoi khilafah, karena negara ini adalah negara Pancasila. Sudah ada dasar hukumnya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, dan landasan kita adalah Pancasila,” ujar Untari, Selasa (31/5/2022).

Karena itu, jelas Untari, tidak dibenarkan segala narasi yang bertentangan dengan Pancasila. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk belajar konflik berkepanjangan yang menimpa sebagian negara-negara di Timur Tengah karena isu agama.

“Tidak dibenarkan apa pun yang ada di republik ini selain negara yang berdasarkan Pancasila. Kita sudah melihat bagaimana Uni Soviet, bagaimana Timur Tengah mengalami konflik berkepanjangan gegara isu khilafah,” terangnya.

Ketua Umum Dekopin itu pun mengajak pada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama tetap berjuang dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Maka, mari kita bersama-sama berjuang untuk kepentingan tetap, Indonesia yang satu. Persatuan Indonesia di bawah ideologi Pancasila. Menjadi satu-satunya jalan keluar, menjadi satu-satunya dasar negara kita, abadi, lestari, dan selamanya,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya telah viral di media sosial video sejumlah pemotor konvoi ‘kebangkitan khilafah’ di Cawang, Jakarta Timur.

Dalam video tersebut, terlihat poster bertuliskan kata-kata ‘khilafah’ sengaja dipasang di bagian belakang motor. Pengendara sepeda motor mengenakan baju berwarna hijau.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan khilafah jelas dilarang di Indonesia.

“Yang jelas khilafah tidak boleh di Indonesia,” kata Yaqut kepada wartawan, Senin (30/5/2022). (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Jaga Keselamatan Warga, Agung Minta Dishub Tegas Tertibkan Dump Truck Tanpa KIR

PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo, Agung Priyanto, mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) agar ...
KABAR CABANG

Doding Rahmadi: Kerja Nyata Jadi Fondasi Perjuangan Partai

PDI Perjuangan Trenggalek tekankan pengabdian kader ke masyarakat, tak hanya fokus elektoral, usai Musancab ...
KABAR CABANG

Hari Kartini, PDI Perjuangan Banyuwangi Teladani Perjuangan Buyut Atikah Jaga Harmoni Kehidupan

BANYUWANGI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Banyuwangi memperingati Hari Kartini dengan menggelar ...
HEADLINE

Hari Kartini, FPDIP DPRD Jatim Terima Pengaduan dari Keluarga Santri Putri Korban Pencabulan

SURABAYA – Satu keluarga asal Kota Surabaya, mengadukan dugaan tindak pencabulan dialami anak gadisnya oleh ...
EKSEKUTIF

Delapan RS Kolaborasi, Surabaya Genjot Wisata Medis

Pemkot Surabaya meluncurkan Medical Tourism di Balai Kota, targetkan pasien nasional hingga mancanegara dengan ...
EKSEKUTIF

Pentingnya Kolaborasi, Antar Instansi di Ngawi Berbareng Musnahkan Ribuan Pil Koplo

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah ...