SURABAYA — Harapan ribuan guru honorer di Jawa Timur yang sempat dihantui ketidakpastian status kerja mulai menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim kini tengah menyiapkan skema penyelamatan bagi sekitar 2.295 guru honorer yang terdampak penghapusan status honorer oleh pemerintah pusat.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengatakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur saat ini sedang menyusun pola penyelesaian atau exit strategy bagi para tenaga pendidik non-ASN tersebut.

“Nasib guru honorer kita yang sekitar 2.200-an itu sedang dibuatkan exit. BKD dan Dinas Pendidikan sedang menyusun pola uji kompetensi,” ungkap Untari, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, skema yang disiapkan mencakup uji kompetensi (ukom), pemetaan kebutuhan guru berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hingga kemungkinan pengalihan status menjadi tenaga ahli sesuai kebutuhan sekolah.

Melalui uji kompetensi tersebut, pemerintah akan memetakan kemampuan para guru berdasarkan bidang mata pelajaran maupun kebutuhan riil sekolah di berbagai daerah di Jawa Timur.

“Jadi nanti akan dilihat kompetensinya di mana, disesuaikan dengan kebutuhan guru berdasarkan Dapodik,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam uji kompetensi terdapat sejumlah item penilaian yang menjadi standar dasar tenaga pengajar. Hasil ukom itu nantinya diperkirakan mulai diketahui pada Juni mendatang dan menjadi dasar penempatan guru ke sekolah yang membutuhkan.

Untari mengungkapkan, redistribusi guru sangat mungkin dilakukan karena kondisi sekolah di Jawa Timur tidak merata.

Ada sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar, namun ada pula yang justru kelebihan guru.
Karena itu, para guru honorer tidak harus tetap mengajar di sekolah asalnya.

“Nanti setelah uji kompetensi akan dilihat sekolah mana yang kekurangan guru. Bisa saja digeser ke sekolah lain,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menilai langkah tersebut menjadi solusi realistis untuk menyelamatkan nasib ribuan guru honorer yang selama ini menggantungkan hidup dari dunia pendidikan.

“Menurut saya ini sudah salah satu way out yang bagus bagi Jawa Timur untuk menyelamatkan nasib sekian ribu orang,” tegasnya.

Untari menjelaskan, persoalan muncul setelah regulasi terbaru pemerintah pusat menghapus istilah honorer maupun PKWT dalam sistem kepegawaian. Akibatnya, banyak daerah mengalami kebingungan, sementara kebutuhan tenaga guru di sekolah masih cukup tinggi.

“Karena istilah honorer sudah tidak ada lagi, akhirnya daerah kebingungan. Padahal sekolah masih membutuhkan tenaga guru,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui tidak semua guru honorer kemungkinan dapat terserap dalam skema baru tersebut.

Bagi mereka yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi maupun kompetensi dasar, pemerintah akan menyiapkan langkah lanjutan bersama instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja. “Kalau ada yang sama sekali tidak memenuhi kualifikasi, ya nanti harus dipikirkan lagi,” katanya.

Dalam proses penataan tersebut, Pemprov Jatim juga disebut telah menyiapkan dukungan anggaran.
Untari menyebut Dinas Pendidikan Jawa Timur memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sekitar Rp600 miliar.

Sementara kebutuhan anggaran untuk penanganan sekitar 2.295 guru honorer diperkirakan berada di angka Rp290 miliar hingga Rp294 miliar. “Alhamdulillah tadi sudah ditemukan way out-nya. Karena di Dinas Pendidikan ada SILPA Rp600 miliar,” ucapnya.

Ia memastikan proses penataan guru honorer tersebut ditargetkan selesai tahun ini agar seluruh mekanisme baru dapat berjalan sebelum Januari tahun depan. “Targetnya tahun ini selesai, supaya sebelum Januari semuanya sudah beres,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS