“Kisah inspiratif Destra Picatso, Ketua PAC PDI Perjuangan Bondowoso, mengadvokasi warga urus KTP dan KIS. Potret nyata politik kerakyatan yang hadir di tengah masyarakat.”

BONDOWOSO – Di ruang tunggu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, suatu hari itu udara terasa agak pengap oleh deretan warga yang lelah menunggu giliran.

Namun, di tengah kelelahan itu, senyum Destra Picatso Prasetya Putra justru terlihat paling terang.

Pemuda 27 tahun itu tidak sekadar menunggu. Di tangannya, selembar KTP—yang bagi banyak orang hanyalah kartu identitas biasa—baru saja selesai dicetak untuk seorang teman yang sebelumnya sempat putus asa mengurusnya selama tiga bulan.

“Dulu teman saya cuma butuh satu kartu, tapi birokrasi membuatnya menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian. Setelah saya dampingi sebagai simpatisan PDI Perjuangan, semuanya beres dalam satu jam,” kenang Destra, matanya berbinar saat menatap lembar plastik tipis itu.

Bagi Destra, KTP tersebut bukanlah sekadar dokumen administratif. Ia melihatnya sebagai pintu masuk menuju kesadaran baru: bahwa politik praktis, jika dijalankan dari bawah, bisa benar-benar menyentuh denyut nadi rakyat.

Efektivitas langkah kecil di akar rumput itulah yang akhirnya memantapkan hati Destra untuk terjun lebih jauh.

Tak lama berselang, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Kota Bondowoso.

Sebuah tanggung jawab yang ia terima bukan sebagai gelar, melainkan sebagai panggilan untuk turun tangan.

Keputusan Destra menyelaraskan langkah dengan figur kepemimpinan di tingkat kabupaten.

“Saya ingin belajar menjadi pemimpin yang bijak dan sungguh-sungguh berpolitik. Semangat itu makin menguat melihat langkah Ketua DPC Bondowoso, Mas Sinung, yang selalu dekat dengan warga,” ujarnya pelan.

Namun, baginya, politik bukan sekadar seremoni pelantikan atau kemudahan administratif sesaat.

Selepas resmi dilantik, Destra bersama timnya langsung menyibukkan diri menyusun peta jalan advokasi publik.

Fokus mereka jelas: membuka simpul-simpul birokrasi yang selama ini membuat warga kecil merasa tersesat.

Salah satu yang paling mendesak adalah menghidupkan kembali Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga prasejahtera.

Di lapangan, Destra melihat bagaimana banyak warga justru memilih diam.

Bukan karena tidak butuh, tapi karena takut berhadapan dengan meja pelayanan, minim informasi, dan merasa kecil di hadapan seragam petugas.

Akibatnya, hak jaminan kesehatan mereka terkatung-katung, kartu KIS pun berdebu di laci.

Langkah Destra mendapat penguatan dari dalam struktur partai.

Aan Nurhadi, Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik PAC Kota Bondowoso, menegaskan bahwa kehadiran partai harus dirasakan langsung oleh warga.

“Mandat organisasi ini bukan untuk duduk manis. Kami ingin memastikan masyarakat kelas bawah mendapatkan hak dasarnya tanpa harus merasa ciut atau terintimidasi,” kata Aan, yang di usia 33 tahun telah aktif mendampingi isu-isu kerakyatan.

Bagi Destra, setiap KTP yang tercetak dan setiap KIS yang aktif kembali adalah bukti kecil bahwa perubahan bisa dimulai dari hal yang paling sederhana.

Di antara riuh rendahnya urusan negara dan birokrasi, ia memilih tetap berdiri di garis depan antrean

—bukan untuk menunggu, tapi untuk memastikan tidak ada lagi warga yang tertinggal sendirian. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS