Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong penguatan regulasi perlindungan penyandang disabilitas dan anak guna memastikan pemenuhan hak, layanan inklusif, serta dukungan penganggaran yang berpihak pada kelompok rentan.

BALI – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., mendorong penguatan regulasi perlindungan penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya memastikan hak-hak kelompok rentan terpenuhi secara lebih optimal melalui kebijakan dan penganggaran daerah.

Isu tersebut menjadi salah satu agenda yang dibawa dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan di Bali, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Untari, keberadaan regulasi yang kuat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program, layanan, dan alokasi anggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas.

“Perda terkait disabilitas akan menjadi salah satu isu yang kami bawa dalam Bimtek DPP PDI Perjuangan. Tujuannya agar ada penguatan perspektif dan dukungan kebijakan dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh,” ujar Untari.

Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur tersebut menjelaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas harus mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi.

Menurutnya, tanpa dukungan regulasi yang memadai, berbagai program yang dirancang pemerintah berpotensi berjalan parsial dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok rentan.

Karena itu, Komisi E DPRD Jawa Timur saat ini terus mendorong penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untari menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Selain aspek perlindungan, Komisi E DPRD Jawa Timur juga memberi perhatian pada upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui penguatan sektor ekonomi produktif.

Menurut Untari, akses terhadap koperasi, UMKM, pelatihan keterampilan, hingga kesempatan kerja harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah.

“Penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi. Karena itu, pemberdayaan harus menjadi bagian penting dari kebijakan yang kita bangun,” katanya.

Di samping isu disabilitas, Komisi E DPRD Jawa Timur juga terus mendorong penguatan perlindungan terhadap anak melalui berbagai instrumen kebijakan daerah.

Untari menilai kelompok anak dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

“Kami ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas dan anak mendapatkan perlindungan yang memadai melalui regulasi yang kuat serta didukung oleh kebijakan dan penganggaran yang tepat,” tegasnya.

Melalui pembahasan dalam forum Bimtek tersebut, DPRD Jawa Timur berharap lahir berbagai masukan strategis yang dapat memperkuat kualitas regulasi daerah, sehingga pembangunan yang dijalankan benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS