oleh

Mendagri Tjahjo: Tindak Tegas Provokator di Pilkada 2017

pdip-jatim-tjahjo-berpeciJAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri menindak tegas penyebar isu sensitif yang dapat merusak pesta demokrasi Pilkada 2017. Isu sensitif itu utamanya terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

“Kami minta Bawaslu dan kepolisian menindak tegas provokator yang mengembangkan isu tidak benar,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Isu SARA, sebut Tjahjo, dapat merusak suasana demokratis yang terjadi saat pilkada berlangsung. Dia juga mengimbau masyarakat, peserta pemilu, dan parpol untuk menjaga penyelenggaraan pikada tetap berjalan kondusif dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

“Pilkada 2017 harus menjaga kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu juga berharap Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), membuat deteksi dini terhadap potensi keamanan saat penyelenggaran pilkada Februari mendatang.

“Jangan sampai timbul masalah-masalah sekecil apa pun yang menganggu proses pilkada di semua daerah,” harapnya.

Dia menyebutkan, ada dua daerah yang paling banyak menyelenggarakan pilkada dan harus dicermati secara seksama, yakni Aceh dan Papua.

Selain kedua daerah itu, kata dia, Jakarta memiliki potensi untuk dicermati dengan seksama. “DKI Jakarta ini bergerak dengan keras,” sebut Tjahjo.

Meski demikian, dia bersyukur masyarakat Jakarta telah cukup dewasa dan cerdas dalam meminimalisir potensi kemanan saat pilkada. Sehingga, hak pilih masyarakat dapat dioptimalkan.

“Hak pilih masyarakat harus dioptimalkan untuk memilih sesuai nurani, sesuai pilihan politik untuk pilih kepala daerah yang mampu menangani daerahnya dengan baik,” ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Bawaslu membuat indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk melakukan pemetaaan terhadap 101 daerah. IKP dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, rendah.

Pengawasan daerah akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang tertera di IKP. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di antaranya Papua Barat, Aceh, dan Banten. (goek)

rekening gotong royong