Sabtu
27 Juni 2026 | 1 : 16

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Mendagri Tjahjo: Tindak Tegas Provokator di Pilkada 2017

pdip-jatim-tjahjo-berpeci

pdip-jatim-tjahjo-berpeciJAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri menindak tegas penyebar isu sensitif yang dapat merusak pesta demokrasi Pilkada 2017. Isu sensitif itu utamanya terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

“Kami minta Bawaslu dan kepolisian menindak tegas provokator yang mengembangkan isu tidak benar,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Isu SARA, sebut Tjahjo, dapat merusak suasana demokratis yang terjadi saat pilkada berlangsung. Dia juga mengimbau masyarakat, peserta pemilu, dan parpol untuk menjaga penyelenggaraan pikada tetap berjalan kondusif dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

“Pilkada 2017 harus menjaga kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu juga berharap Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), membuat deteksi dini terhadap potensi keamanan saat penyelenggaran pilkada Februari mendatang.

“Jangan sampai timbul masalah-masalah sekecil apa pun yang menganggu proses pilkada di semua daerah,” harapnya.

Dia menyebutkan, ada dua daerah yang paling banyak menyelenggarakan pilkada dan harus dicermati secara seksama, yakni Aceh dan Papua.

Selain kedua daerah itu, kata dia, Jakarta memiliki potensi untuk dicermati dengan seksama. “DKI Jakarta ini bergerak dengan keras,” sebut Tjahjo.

Meski demikian, dia bersyukur masyarakat Jakarta telah cukup dewasa dan cerdas dalam meminimalisir potensi kemanan saat pilkada. Sehingga, hak pilih masyarakat dapat dioptimalkan.

“Hak pilih masyarakat harus dioptimalkan untuk memilih sesuai nurani, sesuai pilihan politik untuk pilih kepala daerah yang mampu menangani daerahnya dengan baik,” ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Bawaslu membuat indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk melakukan pemetaaan terhadap 101 daerah. IKP dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, rendah.

Pengawasan daerah akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang tertera di IKP. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di antaranya Papua Barat, Aceh, dan Banten. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Komisi D DPRD Surabaya Dukung Buku Bung Karno Jadi Materi Pembelajaran SD dan SMP

Komisi D DPRD Surabaya mendukung rencana Pemkot Surabaya menjadikan buku Bung Karno: Aku Arek Suroboyo sebagai ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Soroti SiLPA APBD Kabupaten Madiun Rp210,94 M, Minta Evaluasi Perencanaan Anggaran

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun menyoroti SiLPA APBD 2025 sebesar Rp210,94 miliar dan meminta ...
KABAR CABANG

Gema Piala Dunia di Soekarno Cup E-Football DPC Ngawi

NGAWI – Gema sepakbola dunia turut terasa di Gedung Fatmawati DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi. Selama dua malam, ...
LEGISLATIF

Banggar DPRD Jember Ingatkan Pemkab Tak Lagi Geser Anggaran APBD Sepihak

Banggar DPRD Jember mengingatkan Pemerintah Kabupaten Jember agar tidak lagi menggeser anggaran APBD yang telah ...
EKSEKUTIF

Eri Perintahkan Inspektorat Periksa Camat dan Lurah, Siap Copot Jika Kinerjanya Buruk

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan Inspektorat memeriksa camat dan lurah di tiga kecamatan setelah sidak ...
KABAR CABANG

Eko Wahyono Tawarkan Tiga Strategi Membumikan Marhaenisme di Kalangan Gen-Z

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Surabaya Eko Wahyono menawarkan tiga pendekatan untuk ...