Selasa
10 November 2026 | 3 : 39

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Mendagri Tjahjo: Tindak Tegas Provokator di Pilkada 2017

pdip-jatim-tjahjo-berpeci

pdip-jatim-tjahjo-berpeciJAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri menindak tegas penyebar isu sensitif yang dapat merusak pesta demokrasi Pilkada 2017. Isu sensitif itu utamanya terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

“Kami minta Bawaslu dan kepolisian menindak tegas provokator yang mengembangkan isu tidak benar,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Isu SARA, sebut Tjahjo, dapat merusak suasana demokratis yang terjadi saat pilkada berlangsung. Dia juga mengimbau masyarakat, peserta pemilu, dan parpol untuk menjaga penyelenggaraan pikada tetap berjalan kondusif dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

“Pilkada 2017 harus menjaga kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu juga berharap Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), membuat deteksi dini terhadap potensi keamanan saat penyelenggaran pilkada Februari mendatang.

“Jangan sampai timbul masalah-masalah sekecil apa pun yang menganggu proses pilkada di semua daerah,” harapnya.

Dia menyebutkan, ada dua daerah yang paling banyak menyelenggarakan pilkada dan harus dicermati secara seksama, yakni Aceh dan Papua.

Selain kedua daerah itu, kata dia, Jakarta memiliki potensi untuk dicermati dengan seksama. “DKI Jakarta ini bergerak dengan keras,” sebut Tjahjo.

Meski demikian, dia bersyukur masyarakat Jakarta telah cukup dewasa dan cerdas dalam meminimalisir potensi kemanan saat pilkada. Sehingga, hak pilih masyarakat dapat dioptimalkan.

“Hak pilih masyarakat harus dioptimalkan untuk memilih sesuai nurani, sesuai pilihan politik untuk pilih kepala daerah yang mampu menangani daerahnya dengan baik,” ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Bawaslu membuat indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk melakukan pemetaaan terhadap 101 daerah. IKP dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, rendah.

Pengawasan daerah akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang tertera di IKP. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di antaranya Papua Barat, Aceh, dan Banten. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Wahyu DPRD Jember Minta Insentif Guru Ngaji dan Marbot Cair sebelum Ramadan

JEMBER – Komisi D DPRD Jember meminta pemerintah kabupaten (pemkab) memastikan pencairan insentif guru ngaji dan ...
LEGISLATIF

Komunitas Disabilitas Kabupaten Pasuruan Mengadu ke DPRD, Butuh Modal untuk Buka Usaha

KABUPATEN PASURUAN – Komunitas penyandang disabilitas mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (9/11/2026). ...
LEGISLATIF

Doding Rahmadi: Setiap Aspirasi Warga Adalah Amanah yang Harus Diperjuangkan

TRENGGALEK – Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan setiap aspirasi masyarakat merupakan ...
KRONIK

Bupati Fauzi Luncurkan Aplikasi ASN Sehati, Dorong Budaya Kerja Sehat dan Pelayanan Optimal

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep meluncurkan aplikasi ASN Sehati. Langkah strategis yang diinisiasi ...
KRONIK

Tanamkan Budaya Olah Sampah Sejak Dini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan Edukasi Pelajar SD Bikin Teba Organik

LAMONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan menginisiasi pembuatan Teba serta memberikan edukasi ...
KRONIK

Pagelaran Campursari di Tuban, dari Pelestarian Budaya Hingga Pemacu Pendapatan UMKM

TUBAN — Lantunan kendang berpadu dengan petikan gitar dan tembang Jawa menghangatkan malam Minggu warga Desa ...