MOJOKERTO – Wali Kota Mas’ud Yunus melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan mobil dinas (mobdin) untuk mudik Lebaran. Larangan itu, menurut Mas’ud Yunus, sesuai imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Pelat merah itu inventaris Pemkot Mojokerto yang hanya boleh dipakai untuk kepentingan tugas dan pelayanan. Bukan untuk keperluan keluarga atau personal, seperti halnya untuk mudik Lebaran,” kata Mas’ud Yunus, kemarin.

Soal larangan ini, jelas Mas’ud, sesuai dengan imbauan KPK, meski Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tak melarang para PNS dan pejabat negara menggunakan mobdin untuk Lebaran.

”Saya cenderung sepakat dengan imbauan KPK, agar properti negara yang seharusnya digunakan kepentingan tugas jangan sampai dipakai untuk kepentingan pribadi,” ujar wali kota dari PDI Perjuangan itu.

Dia minta inspektorat melakukan pengawasan penggunaan mobdin selama mudik Lebaran nanti. ”PNS yang tetap nekat, patut diberikan sanksi tegas,” ucapnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS