KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana minta tiap organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan update data secara berkala untuk menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan terkait pengalokasian anggaran.

“Basic kita mengambil keputusan adalah data. Jadi tidak mungkin ada ketepatan anggaran kalau update data tidak dilakukan,” ujar Hanindhito kepada seluruh kepala OPD dan Direktur BUMD di Kabupaten Kediri, Senin (24/7/2023).

Bupati mengingatkan pentingnya melaksanakan update data dan ketepatan dalam penyusunan anggaran. Pihaknya menegaskan, orientasi kerja diukur pada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan pada serapan anggaran yang baik.

“Orientasi tolong benar-benar pada hasil,” tandas politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Mas Dhito tersebut.

Dia mencontohkan, update data terkait rumah tidak layak huni (RTLH) diharapkan terus dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Dari 14 ribu RTLH di Kabupaten Kediri, Mas Dhito minta jumlahnya harus terus diupdate untuk memperoleh angka yang pasti.

“Updating itu harus terus dilakukan, apakah hari ini 14.000 itu angka real. Ini tugas bapak ibu camat juga untuk segera berkoordinasi dengan seluruh kepala desa, cek rumah tidak layak huni di kabupaten itu ada berapa,” tuturnya.

Juga soal stunting, menurutnya juga perlu dilakukan update. Selain survei dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah daerah harus aktif melakukan update data lewat kegiatan bulan timbang.

Tak kalah penting, lanjut Mas Dhito, terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data untuk program bantuan sosial pemerintah, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI- JK). “DTKS ini juga harus dilakukan updating secara berkala,” tegasnya.

Pihaknya mendorong tiap OPD dapat mengembangkan pilihan alternatif guna mendapatkan capaian target kinerja dan tidak mengandalkan pada sumber anggaran daerah.

Alternatif yang dimaksud baik itu bersumber dari APBD Provinsi, APBN maupun sumber lain yang dibenarkan.

Terkait hal itu, Mas Dhito menekankan, setiap bulan DTKS terus diupdate guna meningkatkan skema PBI-JKN. Terlebih pada Desember 2023 mendatang Kabupaten Kediri menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) 95 persen.

“Camat minta desa setiap bulan secara rutin melakukan update usulan DTKS,” pesan Mas Dhito. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS