Selasa
10 November 2026 | 8 : 03

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Luncurkan Program Simponi, Fauzi: Ini Bukti Pemerintah Layani Rakyat

PDIP-Jatim-Achmad-Fauzi-17112021

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, meluncurkan program Sistem Pendaftaran Online (Simponi) sebagai upaya memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Peluncuran dilakukan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, di kantor Kecamatan Kalianget, Rabu (17/11/2021). Dalam peluncuran tersebut juga hadir Wakil Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Sumenep, serta para kepala desa di kecamatan tersebut.

Usai peluncuran Simponi, Bupati Fauzi mengatakan, program tersebut sebagai inovasi untuk mempermudah segala jenis pelayanan administrasi kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), akte dan dokumen kependudukan lainnya.

“Program ini sesuai dengan janji politik kami, ‘Bismillah Melayani’. Di mana, pemerintah daerah harus melayani masyarakatnya dengan mudah dan memberikan pelayanan maksimal,” ujar Bupati Fauzi.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu menerangkan, Simponi diilhami banyak faktor. Salah satunya karena secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terdiri atas banyak kepulauan. Sehingga, apabila masyarakat kepulauan hendak mengurus atau menyelesaikan administrasi kependudukan memakan waktu lama dan operasional yang tidak sedikit.

“Ini untuk menghindari tatap muka yang dimungkinkan dapat menimbulkan adanya tambahan biaya operasional karena harus bolak-balik dalam mengurus,” katanya.

Dengan begitu, tambah Bupati Fauzi, untuk mencetak dokumen kependudukan masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan, tidak perlu jauh-jauh datang ke mal pelayanan publik (MPP) di Ibu Kota Kabupaten.

“Karena dokumen kependudukan itu bisa dicetak di kantor kecamatannya masing-masing. Bahkan dengan program Simponi, bisa dicetak di rumahnya masing-masing. Asalkan punya laptop, printer, dan kertasnya. Kecuali KTP dan KIA, tetap harus ke kecamatan. Karena itu punya kertas khusus,” jelasnya.

Selebihnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep itu berharap, dengan diluncurkannya program tersebut ke depan tidak ada lagi kabar atau isu mengenai adanya calo dan sebagainya.

“Intinya, kami ingin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Saya ingin seluruh pelayanan di Sumenep ini, jika bisa dipermudah, jangan sampai masyarakat dipersulit,” tegasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Yordan Batara Goa Nilai Gibran Lebih Elegan Jika Mundur, Aspirasi Pemakzulan Diteruskan ke DPR RI

SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan lebih ...
LEGISLATIF

DPRD Jatim Dorong Obat Herbal Teruji Masuk Rumah Sakit dan Puskesmas

SURABAYA – DPRD Jawa Timur mendorong pemanfaatan produk obat bahan alam yang telah teruji secara medis di rumah ...
LEGISLATIF

Dewanti Rumpoko Ingatkan Pentingnya Transportasi Terintegrasi untuk Wisata Pantai Malang Selatan

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan pentingnya penyediaan transportasi ...
EKSEKUTIF

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, Mas Dhito Petakan Daerah Rawan Bencana di Kediri

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajarannya memetakan daerah rawan bencana dan menyiapkan ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Ajak Warga Surabaya Terus Menjadi Pahlawan, Perangi Kemiskinan dan Pengangguran

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap warga Kota Pahlawan terus menjadi pahlawan melalui aksi nyata ...
HEADLINE

Puan Maharani: Pimpinan DPR Tindaklanjuti Usul HMP Terkait Wacana Pemakzulan Gibran

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan ...