Jumat
19 Juni 2026 | 2 : 49

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Luncurkan Program Simponi, Fauzi: Ini Bukti Pemerintah Layani Rakyat

PDIP-Jatim-Achmad-Fauzi-17112021

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, meluncurkan program Sistem Pendaftaran Online (Simponi) sebagai upaya memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Peluncuran dilakukan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, di kantor Kecamatan Kalianget, Rabu (17/11/2021). Dalam peluncuran tersebut juga hadir Wakil Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Sumenep, serta para kepala desa di kecamatan tersebut.

Usai peluncuran Simponi, Bupati Fauzi mengatakan, program tersebut sebagai inovasi untuk mempermudah segala jenis pelayanan administrasi kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), akte dan dokumen kependudukan lainnya.

“Program ini sesuai dengan janji politik kami, ‘Bismillah Melayani’. Di mana, pemerintah daerah harus melayani masyarakatnya dengan mudah dan memberikan pelayanan maksimal,” ujar Bupati Fauzi.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu menerangkan, Simponi diilhami banyak faktor. Salah satunya karena secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terdiri atas banyak kepulauan. Sehingga, apabila masyarakat kepulauan hendak mengurus atau menyelesaikan administrasi kependudukan memakan waktu lama dan operasional yang tidak sedikit.

“Ini untuk menghindari tatap muka yang dimungkinkan dapat menimbulkan adanya tambahan biaya operasional karena harus bolak-balik dalam mengurus,” katanya.

Dengan begitu, tambah Bupati Fauzi, untuk mencetak dokumen kependudukan masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan, tidak perlu jauh-jauh datang ke mal pelayanan publik (MPP) di Ibu Kota Kabupaten.

“Karena dokumen kependudukan itu bisa dicetak di kantor kecamatannya masing-masing. Bahkan dengan program Simponi, bisa dicetak di rumahnya masing-masing. Asalkan punya laptop, printer, dan kertasnya. Kecuali KTP dan KIA, tetap harus ke kecamatan. Karena itu punya kertas khusus,” jelasnya.

Selebihnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep itu berharap, dengan diluncurkannya program tersebut ke depan tidak ada lagi kabar atau isu mengenai adanya calo dan sebagainya.

“Intinya, kami ingin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Saya ingin seluruh pelayanan di Sumenep ini, jika bisa dipermudah, jangan sampai masyarakat dipersulit,” tegasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Kondisi Geopolitik Timur Tengah jadi Tantangan Penyelenggaraan Haji ke Depan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah perihal tantangan ...
LEGISLATIF

Selaraskan Aturan Pusat, DPRD dan DPMD Jombang Bakal Revisi Perda Pilkades

JOMBANG – Komisi A DPRD Kabupaten Jombang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan ...
KRONIK

Bertemu Mensos, Bupati Ipuk Laporkan Progres Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Perlinsos

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bertemu Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, di Kantor ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Apresiasi Raperda Pembentukan Lima Desa Baru, Soroti Kesiapan SDM dan Kemampuan Fiskal Pemkab Ponorogo

PONOROGO – Fraksi PDI Perjuangan maPAN DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan dukungannya terhadap pembentukan lima ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Turonggo Yakso Tampil di Korsel, Perkuat Diplomasi Budaya dan Pariwisata Trenggalek

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong promosi budaya dan ekonomi kreatif Trenggalek melalui ...
KABAR CABANG

DPC Lamongan Gelar Lomba Sinematografi AI, Begini Cara Daftarnya

LAMONGAN – Menyambut Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Lamongan akan Gelar Lomba Video AI (Artificial ...