Jumat
16 Oktober 2026 | 10 : 25

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Luncurkan Program Simponi, Fauzi: Ini Bukti Pemerintah Layani Rakyat

PDIP-Jatim-Achmad-Fauzi-17112021

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, meluncurkan program Sistem Pendaftaran Online (Simponi) sebagai upaya memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Peluncuran dilakukan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, di kantor Kecamatan Kalianget, Rabu (17/11/2021). Dalam peluncuran tersebut juga hadir Wakil Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Sumenep, serta para kepala desa di kecamatan tersebut.

Usai peluncuran Simponi, Bupati Fauzi mengatakan, program tersebut sebagai inovasi untuk mempermudah segala jenis pelayanan administrasi kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), akte dan dokumen kependudukan lainnya.

“Program ini sesuai dengan janji politik kami, ‘Bismillah Melayani’. Di mana, pemerintah daerah harus melayani masyarakatnya dengan mudah dan memberikan pelayanan maksimal,” ujar Bupati Fauzi.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu menerangkan, Simponi diilhami banyak faktor. Salah satunya karena secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terdiri atas banyak kepulauan. Sehingga, apabila masyarakat kepulauan hendak mengurus atau menyelesaikan administrasi kependudukan memakan waktu lama dan operasional yang tidak sedikit.

“Ini untuk menghindari tatap muka yang dimungkinkan dapat menimbulkan adanya tambahan biaya operasional karena harus bolak-balik dalam mengurus,” katanya.

Dengan begitu, tambah Bupati Fauzi, untuk mencetak dokumen kependudukan masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan, tidak perlu jauh-jauh datang ke mal pelayanan publik (MPP) di Ibu Kota Kabupaten.

“Karena dokumen kependudukan itu bisa dicetak di kantor kecamatannya masing-masing. Bahkan dengan program Simponi, bisa dicetak di rumahnya masing-masing. Asalkan punya laptop, printer, dan kertasnya. Kecuali KTP dan KIA, tetap harus ke kecamatan. Karena itu punya kertas khusus,” jelasnya.

Selebihnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep itu berharap, dengan diluncurkannya program tersebut ke depan tidak ada lagi kabar atau isu mengenai adanya calo dan sebagainya.

“Intinya, kami ingin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Saya ingin seluruh pelayanan di Sumenep ini, jika bisa dipermudah, jangan sampai masyarakat dipersulit,” tegasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan Kawal Raperda Tata Niaga dan Perlindungan Petani Tembakau

LAMONGAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan berkomitmen mengawal pembentukan Rancangan Peraturan ...
LEGISLATIF

1.870 Kasus Narkoba Terungkap di Jatim, Andy Firasadi Dorong Pencegahan Berbasis Lingkungan

SURABAYA – Pemberantasan narkoba di Jawa Timur perlu diperkuat hingga ke lingkungan permukiman. Anggota Fraksi PDI ...
KRONIK

Hasto Kristiyanto Dorong Gerakan Merawat Pertiwi Perkuat Ekonomi Pesisir

MALANG – Gerakan pelestarian lingkungan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal DPP PDI ...
KRONIK

Reses di Ponorogo, Kanang Siap Perjuangkan Aspirasi Pendidikan hingga Penyediaan Air Bersih

PONOROGO – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. Budi Sulistyono (Kanang), berkomitmen memperjuangkan berbagai aspirasi ...
HEADLINE

Hasto: Konservasi Mangrove dan Ekowisata CMC Tiga Warna Layak Dicontoh Daerah Lain

MALANG – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah konkret pemberdayaan masyarakat ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi: Kota Modern Tak Boleh Kehilangan Jati Diri Budaya

SINGKAWANG – Kemajuan sebuah kota tidak cukup diukur dari jalan yang mulus, gedung yang menjulang, atau pesatnya ...