SURABAYA – Kalangan anggota DPRD Surabaya mendesak pejabat sementara (Pjs) wali kota segera melelang jabatan direktur utama (dirut) 4 badan usaha milik daerah (BUMD). Sebab, jika kursi direktur dibiarkan kosong terlalu lama, perusahaan daerah itu akan sulit berkembang.

“Kami mendesak Pemkot Surabaya dalam melakukan seleksi direktur dengan mekanisme lelang jabatan. Sebab mekanisme seperti sebelumnya rawan permainan,” tandas Baktiono, anggota Komisi B DPRD Surabaya, kemarin.

Desakan ini disampaikan Baktiono, karena sampai kemarin posisi jabatan dirut PD Pasar Surya, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), PD Rumah Potong Hewan (RPH), dan PDAM Surya Sembada, dipegang pelaksana tugas (Plt).

Kekosongan jabatan itu sudah berlangsung saat Pemerintah Kota Surabaya dipimpin Tri Rismaharini. Sampai wali kota diganti pejabat sementara pun kursi dirut di 4 BUMD masih dibiarkan melompong.

Pun di posisi jabatan ketua badan pengawas (bawas), ada kekosongan pejabatnya, sehingga jabatan Ketua Bawas PDAM dan PD Pasar Surya, masih dirangkap Samba Perwirajaya. Malah, Samba juga menjadi komisaris di BUMD milik pemkot, yakni PT SKU.

“Jika hal ini tidak segera diselesaikan dengan diisi orang baru, tentunya akan mempengaruhi kebijakan atau terobosan baru dalam memajukan perusahaan daerah itu,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Pada Senin (9/11/2015) lalu, persoalan itu sempat disinggung di Komisi B, saat membahas rancangan anggaran dan kegiatan (RAK) bersama bagian perekonomian dan usaha daerah Pemkot Surabaya.

Menurut Baktiono, Komisi B mengingatkan pemerintah kota lebih tegas menyikapi hal ini. “Kami ingatkan pemkot agar lebih tegas, sebab rangkap jabatan membuat kinerja BUMD tidak bagus,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS