oleh

Kunker ke Ponorogo, Ini yang Dilakukan Mensos Risma untuk Kaum Disabilitas dan Marjinal

-Kronik-31 kali dibaca

PONOROGO – Menteri Sosial Tri Rismaharini, untuk kedua kalinya mengunjungi Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Mensos disambut Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita beserta jajarannya di Rumah Dinas Bupati Ponorogo. Hadir pula anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Ina Ammania, Senin (14/6/2021).

Selain membuka acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo, Menteri Risma juga menyerahkan bantuan Atensi dari Balai Abiyoso Cimahi berupa satu Unit Printer Braille Portabel senilai Rp80 juta kepada Yayasan Aisyiyah Ponorogo.

“Tolong informasikan, sebab besok kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau memang mereka berhak (dapat) bantuan. Disabilitas mebutuhkan tapi selama ini tidak dimasukkan. Makanya kami harus buat terobosan, pendamping wajib infokan kepada dinas wajib hukumnya,” ujar Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya itu juga menekankan, kaum disabilitas tidak lagi ‘dianaktirikan’, tapi sudah menjadi perhatian khusus pemerintah. Kaum disabiltas, tambah Risma,  adalah orang yang berhak mendapatkan bantuan.

“Mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah khususnya untuk alat bantu. Padahal selama ini hal itu kurang dipikirkan oleh pemerintah. Risma ingin penyandang disabilitas diberi alat penunjang disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Risma.  

Selain kaum disabilitas, Menteri Risma juga memberikan perhatian kepada kaum marjinal lainnya, yaitu ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Menteri dari PDI Perjuangan itu meminta kepada Dinsos dan pihak terkait jika ada ODGJ yang terlantar untuk dirawat di panti-panti setempat.

Seperti diketahui, Bimtek TKSK sendiri dilakukan guna memperkuat peran dan tugas koordinator TKSK Kabupaten Ponorogo dalam penyelengarakan kesejahteraan sosial dan diharapkan memperkuat sinergi, komunikasi, informasi, dan jejaring kerja TKSK. Selain itu, melalui bimtek TKSK sebagai ajang mengakomodasi berbagai masukan, dan kendala dalam pelaksanaan tugas TKSK sekaligus evaluasi program pemberdayaan sosial. (jrs/set)