SURABAYA — Sekitar 7.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur tercatat bekerja di kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan Israel.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan keselamatan para pekerja migran asal Jatim.

Menurutnya, kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat ribuan warga Jawa Timur masih bekerja di sejumlah negara di kawasan tersebut.

“Keselamatan warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas. Pemprov Jatim perlu aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, KBRI, serta instansi terkait untuk memastikan kondisi para PMI tetap aman,” ujar Renny, Minggu (8/3/2026).

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur itu juga meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif jika situasi konflik semakin berkembang. Ia menilai pemetaan lokasi para PMI serta kesiapan skenario evakuasi perlu dipersiapkan sejak dini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

“Pemprov harus memastikan data PMI asal Jatim yang berada di Timur Tengah benar-benar terupdate. Jika situasi tidak kondusif, langkah evakuasi harus sudah dipersiapkan,” tegasnya.
Renny menambahkan, perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya dilakukan ketika terjadi krisis, tetapi juga harus dimulai sejak proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

“PMI adalah pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi daerah dan negara. Karena itu negara, termasuk pemerintah daerah, harus hadir memberikan perlindungan maksimal bagi mereka,” ujarnya.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur bekerja di kawasan Timur Tengah, dengan jumlah terbesar berada di Arab Saudi, Turki, dan Qatar.

Meski sebagian besar PMI tidak berada langsung di wilayah konflik, pemerintah tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat muncul akibat eskalasi geopolitik di kawasan tersebut. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS