JAKARTA — Calon presiden Joko Widodo menegaskan kesiapannya rekonsiliasi dengan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Bagi Jokowi, persatuan serta kesatuan Indonesia tak dapat ditukar dengan apa pun.

“Ya apapun namanya-lah, istilahnya rekonsiliasi. Kita harus menjaga semangat persatuan dan kesatuan,” tandas Jokowi kepada wartawan di kantor tim pemenangan di Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014) siang.

Upaya rekonsiliasi tersebut, kata Jokowi, sangat berperan penting dalam menyatukan kembali rakyat Indonesia yang baru saja terbelah membela jagonya masing-masing selama pemilu presiden 2014. Meski demikian, dia yakin bahwa masyarakat Indonesia telah bersatu kembali seperti biasa setelah coblosan 9 Juli 2014.

“Yang bekerja kan sudah kembali bekerja. Yang sekolah sudah kembali sekolah, yang ke sawah juga kembali ke sawah. Jangan keadaan dingin ini diresahkan kembali oleh hal-hal yang tidak menyejukkan,” harapnya.

Soal apakah bentuk rekonsiliasi itu dengan membuka pintu kerja sama politik atau yang biasa disebut koalisi, dia kembali menegaskan, pihaknya selalu terbuka dengan partai politik lain. Yang penting, jelas Jokowi, prinsip kerja sama politik itu didasarkan pada komitmen membangun bangsa.

Pada kesempatan itu, capres yang berpasangan dengan cawapres Jusuf Kalla itu memastikan tidak akan mengerahkan massa saat penetapan rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli 2014 depan. “Tidak ada. Saya jamin,” tegasnya. Dia sendiri sudah mengimbau hal ini kepada relawan atau kader partai pengusungnya.

Para Tokoh Ajak Jaga Kondisi Damai

Sementara itu, puluhan tokoh tergabung dalam Gerakan Kemenangan Rakyat minta agar Prabowo Subianto dan Joko Widodo bertemu. Para tokoh yang merupakan tokoh lintas agama, budayawan, hingga ekonom ini juga mengajak para pendukung capres menjaga kondisi damai. Mereka khawatir akan ada kekacauan menjelang dan sesudah penetapan KPU 22 Juli 2014.

“Kami merasa situasi menuntut kedua capres bersedia bertemu dan menyatakan secara bersama bahwa mereka akan menerima hasil keputusan KPU,” kata Abdillah Toha, salah seorang pendiri PAN yang menjadi juru bicara para tokoh, dalam konferensi pers di Jl Sisingamangaraja no 5, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (17/7/2014).

Menurut Toha, para tokoh yakin KPU telah bekerja dengan baik dan netral. Masyarakat juga dipercaya dapat menjaga kondisi damai. “Kami percaya masyarakat termasuk kedua calon presiden dan para pendukungnya akan menjaga kodisi damai dan menolak tidakan kekerasan,” ujar Toha.

Para tokoh ini juga mendesak pemerintah dan aparat tetap netral di pilpres dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Deklarasi Gerakan Kemenangan Rakyat ini ditandatangani puluhan tokoh lintas agama, budayawan, akademisi, hingga ekonom. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS