JEMBER – Sepotong tumpeng dibawa warga ke gedung DPRD Jember pada Senin (7/9/2026). Tumpeng tersebut untuk mengapresiasi sikap Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, yang menolak rencana pemerintah kabupaten (pemkab) berutang Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam APBD 2027.

Tumpeng itu diserahkan menjelang sidang paripurna di depan ruang rapat gedung DPRD Jember. Warga berharap penolakan utang tidak berhenti sebagai sikap politik Fraksi PDI Perjuangan, tetapi menjadi keputusan DPRD.

H. Diergan Wahid Bhaktiyar, warga Kecamatan Sumberbaru, mengatakan tumpeng merupakan simbol keberkahan dari masyarakat desa kepada wakilnya di parlemen.

“Artinya, kita dari desa punya berkah untuk ditularkan kepada DPR,” kata Diergan.

Ia meminta anggota DPRD Jember tetap berpikir rasional dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan.

“Kami tidak ingin anggota Dewan menjadi bagian dari hegemoni kekuasaan,” ujarnya.

Diergan menilai rencana utang belum mendesak. Pemerintah daerah masih memiliki SiLPA 2025 hasil audit BPK sekitar Rp648,22 miliar serta tambahan dana transfer pemerintah pusat sekitar Rp223 miliar.

Menurut dia, ruang fiskal tersebut semestinya dipertimbangkan sebelum pemerintah menambah beban APBD melalui pinjaman.

“Artinya, kita tidak perlu utang. Apa urgensinya berutang? Kita tidak menolak pembangunan. Kami sangat senang dengan pembangunan. Tapi kalau berutang, bunganya berapa? Bunga itu yang membebani APBD,” jelas dia.

Diergan mengatakan, Widarto menjadi salah satu tumpuan warga untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana utang tersebut di parlemen.

“Saya yakin panjenengan yang berpikir waras,” ujarnya kepada Widarto.

Widarto menjawab bahwa penolakan terhadap skema utang telah disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan bersama eksekutif. Ia menegaskan, sikap tersebut bukan berarti menolak pembangunan.

“Kami tidak menolak pembangunan infrastruktur, kami tidak menolak PJU, apalagi pembangunan. Kami usul caranya tidak dengan utang,” kata Widarto.

Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu mengatakan perjuangan fraksinya belum tentu memenuhi seluruh harapan warga. Namun, ia memastikan sikap politiknya didasarkan pada kemampuan yang dimiliki.

“Sejauh yang kami mampu, kami perjuangkan. Ini amanah saja. Bukan kami minta apresiasi. Saya yakin rakyat sudah bisa menilai,” ujarnya.

Karena itu, Widarto meminta warga tidak menjadikan pemberian tumpeng dan karangan bunga sebagai bentuk dukungan tanpa kritik.

“Jangan berlebihan juga. Berbahaya,” tutur pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Jember itu.

Widarto justru meminta warga kabupaten Jember tetap terus mengawasi DPRD, meskipun ada dinamika.

“Jember harus tetap damai, tapi tetap harus kritis,” ujarnya. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS