SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir dalam penyusunan anggaran 2027. Pembenahan fasilitas sekolah dan puskesmas menjadi bagian dari upaya memastikan warga, termasuk keluarga kurang mampu, mendapatkan pelayanan dasar yang layak.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penentuan prioritas anggaran harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Di tengah keterbatasan keuangan daerah, program yang dibiayai perlu memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Saya sudah menyampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tim anggaran agar berkoordinasi dengan DPRD untuk menentukan prioritas. Pada 2027, yang kita utamakan adalah pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir. Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan yang paling baik kepada masyarakat,” ujar Eri, Jumat (23/10/2026).

Di sektor pendidikan, pembenahan tidak hanya menyasar kegiatan belajar mengajar, tetapi juga fasilitas yang digunakan murid setiap hari. Pemkot Surabaya akan mengarahkan perbaikan pada kamar mandi, ruang kelas, serta kenyamanan lingkungan sekolah.

Eri menegaskan, sekolah negeri harus memberikan pelayanan berkualitas tanpa membedakan latar belakang ekonomi murid. Anak dari keluarga kurang mampu, menurut dia, tetap berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.

“Sekolah negeri identik dengan sekolah afirmasi. Saya tidak ingin anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pelayanan yang tidak baik. Pemerintah harus hadir untuk memastikan mereka memperoleh pendidikan yang layak dan fasilitas yang memadai,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Pemkot juga akan memperkuat tata kelola pendidikan agar kebutuhan perlengkapan sekolah tidak membebani orang tua. Penyeragaman seragam batik sekolah dan pengawasan harga menjadi bagian dari upaya menata kebijakan pendidikan agar lebih terjangkau.

Sementara itu, pembenahan sektor kesehatan akan difokuskan pada rehabilitasi bangunan puskesmas yang membutuhkan perbaikan serta penataan ruang pelayanan. Pemkot ingin memastikan fasilitas kesehatan milik pemerintah dapat memberikan kenyamanan bagi pasien sekaligus mendukung mutu pelayanan.

Penataan ruang tunggu juga menjadi perhatian. Pemkot merencanakan pengaturan ruang yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing poli, termasuk agar pasien anak dan pasien dewasa dapat menunggu dengan lebih tertib dan nyaman.

“Karena itu, saya ingin pemerintah benar-benar hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ke depan, seluruh kebijakan dan anggaran harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar,” kata Eri.

Selain pendidikan dan kesehatan, penanganan banjir tetap masuk dalam tiga prioritas utama anggaran 2027.

Eri menegaskan, seluruh kebijakan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjamin akses terhadap layanan dasar yang berkualitas.

“Pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, fasilitasnya harus layak, pelayanannya harus baik, dan warga yang membutuhkan bantuan pemerintah tetap berhak mendapatkan layanan berkualitas,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS