BONDOWOSO – Sejumlah mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Bondowoso mengkritik efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai berimbas pada kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan.

Kritik itu mengemuka dalam diskusi bertajuk ‘Ngaji Nasionalisme’ untuk memperingati Hari Santri Nasional 2026 di halaman Universitas Bondowoso (Unibo), Kamis (22/10/2026) malam.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menanggapi kritik tersebut dengan mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menilai masih banyak potensi ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal. Salah satunya sektor kopi.

“Ada banyak potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Salah satunya sektor usaha kopi. Jika dikalkulasi dari angka produksi green bean saja, potensi PAD yang bisa diraup pemda mencapai ratusan miliar rupiah per tahun,” ujar Sinung dalam diskusi tersebut.

Pernyataan itu menjadi salah satu jawaban atas keresahan mahasiswa mengenai ruang fiskal pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat.

Namun, klaim potensi PAD hingga ratusan miliar rupiah dari sektor kopi tersebut masih memerlukan perhitungan terbuka, termasuk skema pungutan, kewenangan pemerintah daerah, dan nilai ekonomi yang benar-benar dapat menjadi penerimaan daerah.

Diskusi yang digelar Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Unibo itu diikuti mahasiswa dari Unibo, Universitas Jember Cabang Bondowoso, Universitas At Taqwa, IAI Darul Falah, IAI Togo Ambarsari, dan STAI Al Ustamany.

Sebelum diskusi, acara dibuka dengan pembacaan 10 puisi bertema nasionalisme, percintaan, dan persoalan sosial.

Selain persoalan anggaran, forum tersebut membahas sejarah penetapan Hari Santri Nasional.

Sinung mengaitkan proses tersebut dengan peran anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Ahmad Basarah. Menurutnya, dia turut memperjuangkan gagasan Hari Santri melalui komunikasi dengan sejumlah tokoh politik dan pesantren.

Sinung menceritakan, gagasan itu mengemuka dalam pertemuan Ahmad Basarah dengan pengasuh Pondok Pesantren Babussalam. Dalam perkembangannya, Ahmad Basarah disebut mengajak Joko Widodo, yang ketika itu berkampanye dalam Pemilihan Presiden 2014, mengunjungi pesantren tersebut saat berada di Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno.

“Di saat itulah terjadi kontrak politik: apabila Jokowi menjadi presiden, maka akan ditetapkan Hari Santri Nasional,” ujar Sinung.

Kisah tersebut disampaikan Sinung untuk menjelaskan proses politik di balik penetapan Hari Santri. Namun, kronologi dan klaim mengenai kontrak politik itu perlu diverifikasi melalui sumber sejarah dan keterangan pihak-pihak yang terlibat.

Di akhir diskusi, Sinung mengajak mahasiswa memaknai nasionalisme melalui pesan Presiden pertama RI, Soekarno, yakni jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah.

“Karena dari sejarah kita bisa belajar dari para pendahulu kita. Sejarah juga akan menjadi pemantik lahirnya gagasan terbaik untuk kemajuan bangsa kita di masa depan,” jelas pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso.

Bagi Sinung, sejarah bukan sekadar ingatan tentang masa lalu, melainkan pijakan untuk melahirkan gagasan bagi masa depan bangsa.

Sementara kritik mahasiswa terhadap efisiensi anggaran menyisakan pertanyaan yang lebih konkret: sejauh mana pemerintah daerah mampu mengubah potensi ekonomi lokal menjadi penerimaan yang nyata untuk membiayai pembangunan. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS