JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember memilih tidak masuk ruang paripurna saat penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 pada Senin(7/9/2026). Sikap itu menjadi bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah daerah menggunakan utang Rp786,573 miliar untuk membiayai pembangunan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, mengatakan bahwa fraksinya bukan menolak pembangunan. Yang mereka persoalkan adalah pilihan pemerintah daerah menutup kebutuhan pembiayaan melalui utang ketika masih terdapat sumber fiskal yang dinilai bisa dimaksimalkan.

“Kami tidak anti pembangunan. Tetapi jangan kemudian pembangunan itu dibebankan kepada APBD tahun-tahun berikutnya melalui utang,” ujar Ipung, sapaan akrabnya, dalam penjelasan sikap Fraksi PDI Perjuangan terhadap penandatanganan KUA-PPAS 2027.

Menurut Ipung, Fraksi PDI Perjuangan sejak awal mempersoalkan rencana pinjaman Rp786,573 miliar. Salah satu alasannya adalah adanya tambahan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp223 miliar yang terdiri atas tambahan Dana Alokasi Umum sekitar Rp151,6 miliar dan kurang bayar Dana Bagi Hasil sekitar Rp71,5 miliar.

Bagi Ipung, tambahan dana tersebut semestinya lebih dulu diarahkan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, termasuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga menilai kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dapat digenjot. Salah satu peluang yang disorot adalah rencana pemerintah menghidupkan kembali kebijakan parkir berlangganan yang ditargetkan paling lambat Oktober 2026.

Karena itu, Ipung menilai proyeksi PAD 2027 perlu dihitung kembali secara realistis. Dalam dokumen pandangan fraksi, proyeksi PAD 2027 sekitar Rp1,294 triliun justru lebih rendah dibanding target PAD 2026 sebesar Rp1,367 triliun.

Di titik inilah, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan logika penyusunan KUA-PPAS 2027. Menurut mereka, kemampuan pendapatan semestinya dihitung dan dioptimalkan terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan belanja. Jika masih terdapat kekurangan, barulah pembiayaan dipertimbangkan.

Ipung menilai pola sebaliknya justru terjadi dalam pembahasan KUA-PPAS 2027: kebutuhan belanja dan pembiayaan telah disiapkan, sementara kekurangan fiskal ditutup dengan rencana utang.

“Jangan sampai utang menjadi solusi pertama ketika kemampuan fiskal daerah masih bisa dioptimalkan,” kata Ipung.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah mengevaluasi belanja yang dinilai belum menjadi prioritas, termasuk sejumlah kegiatan seremonial. Namun, fraksi tidak menganggap seluruh festival, kegiatan promosi, atau acara pemerintah sebagai pemborosan. Persoalannya adalah skala, proporsi, prioritas, serta manfaat yang kembali kepada masyarakat.

Karena sikap tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memilih tidak masuk ke ruang paripurna saat penandatanganan KUA-PPAS 2027. Mereka tetap berada di gedung DPRD Jember, tetapi tidak mengikuti proses penandatanganan sebagai bentuk konsistensi politik terhadap penolakan pembiayaan pembangunan melalui utang.

Ipung menegaskan, ketidakhadiran fraksinya bukan bentuk mangkir dari agenda DPRD. Menurut dia, keputusan tersebut sengaja diambil secara terbuka untuk menunjukkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak ingin memberikan persetujuan politik terhadap skema pembangunan yang menambah beban fiskal daerah.

“Ketidakhadiran kami bukan mangkir. Kami tetap ada di DPRD, tetapi memilih tidak masuk karena kami tidak sepakat pembangunan dibiayai dengan utang,” ujar Ipung.

Sikap Fraksi PDI Perjuangan itu menempatkan persoalan KUA-PPAS 2027 bukan semata soal ada atau tidaknya anggaran pembangunan. Perdebatan bergeser pada pilihan sumber pembiayaan: mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi belanja atau menambah utang daerah hingga Rp786,573 miliar. Bagi Ipung, pembangunan tetap harus berjalan. Namun, cara membiayainya yang dipersoalkan. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS