SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Daniel Rohi, mengimbau masyarakat dan para peternak untuk waspada pada oknum yang memanfaatkan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan membeli hewan kurban di bawah harga normal.

Menurutnya, wabah PMK telah berdampak besar pada psikologi dan penghasilan petenak, sehingga jangan diperparah dengan anjloknya harga jual sapi.

“Saya lihat di lapangan para peternak ini untungnya gak banyak, malah yang banyak itu tukang jagal. Harga daging kan tidak turun, kalau gitu yang untung pihak tertentu,” ujar Daniel di Surabaya, Rabu (29/6/2022).

Danro, sapaan akrabnya, menjelaskan, kalaupun ingin membeli dengan harga rendah, maka hendaknya membeli hewan yang potensi sembuh dari PMK-nya berat, sehingga bisa potong paksa dan tidak merugikan peternak.

“Ini sebenarnya oke daripada sapi tidak bernilai, tapi belilah dengan harga wajar. Jadi kalau yang potensi sembuhnya tinggi jangan beli harga rendah,” ungkapnya.

Selain itu, penjual dan tukang jagal juga harus jujur pada pembeli tentang kondisi hewan kurban. Misal, sebelumnya mereka dapat dari peternak dengan kondisi terjangkit PMK lalu dirawat hingga sembuh.

“Memang ini hal yang gak bisa dihindari. Ini mekanisme pasar. Yang bisa kita lakukan adalah mengimbau secara moral. Kalaupun beli ya dengan harga wajar,” tuturnya.

Seperti diketahui, tiap harinya penyebaran kasus PMK di Jawa Timur terus bertambah. Tercatat hingga Sabtu (25/6/2022), ada 111.503 kasus ternak terjangkit PMK.

Hal tersebut, menjadi refleksi bagi semua pihak. Setelah wabah menyebar, baru disadari bahwa tidak semua daerah memiliki rumah pemotongan hewan (RPH) yang memadai.

“Contoh di Malang Raya Pusat. Kalau mereka mau potong sapi itu harus ke Kediri terlalu jauh. RPH ada, tapi di Batu. Kalau jauh nanti belum sampai sana sapinya sudah mati,” jelas anggota Komisi B DPRD Jatim itu.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menghadirkan sentra RPH di wilayah berpopulasi sapi tinggi, dan mengupgrade tempat pemotongan hewan (TPH) lokal dengan menempatkan tenaga kesehatan.

“TPH masyarakat ini diupgrade diberi petugas agar bisa mengganti fungsi RPH. Diberi tenaga kesehatan untuk menseleksi sapi sehat atau tidak supaya layak di konsumsi,” pungkasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS