JAKARTA — Sejumlah langkah disiapkan presiden terpilih Joko Widodo agar menteri kabinetnya mendatang tidak korupsi. Pemerintahan Jokowi-JK juga akan memperbaiki sistem dan menutup ruang-ruang yang bisa jadi peluang terjadinya korupsi.

“Sistemnya harus diperbaiki, dan orang harus mengikuti sistem. Ruang-ruang untuk berbuat menyimpang itu harus menutup,” ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Untuk mempersempit ruang korupsi, langkah yang akan diambil Jokowi-JK yakni menyiapkan sistem pengelolaan keuangan pemerintahan secara elektronik, sebagaimana yang sudah diterapkan di Pemprov DKI Jakarta. Yakni e-budgeting, e-purchasing, e-catalog, e-audit, dan pajak online.

“Itu semua mengurangi peluang orang untuk korupsi,” jelas Jokowi.

Langkah kedua, mendukung penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Dia mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketiga, menyeleksi calon menteri dengan ketat. Seperti yang dilakukan Tim Transisi, pihaknya melihat rekam jejak, menguji integritas, hingga menggali harta kekayaan yang bersangkutan melalui KPK dan PPATK.

Langkah terakhir, meyakinkan bahwa orang yang ditunjuk sebagai menteri tidak merangkap jabatan di struktural partai politik.

Meski keempat langkah itu sudah dilakukan, kata Jokowi, itu semua juga belum menjamin tidak akan terjadi korupsi di kabinetnya. “Misalnya, sekarang kamu baik banget, tapi karena sering digoda jadinya ndak baik. Oleh sebab itu, sistemnya harus dibuat benar untuk meminimalisir,” ucapnya.

Sementara, Tim Transisi Jokowi-JK akan mengantisipasi calon menteri yang masuk dalam Kabinet Jokowi-JK mendatang tidak bermasalah, atau tidak menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat.

“Diperlukan keteguhan moral, sistem. Karakter saja tidak cukup, diperlukan sistem mencegah berbagai upaya koruptif,” kata Deputi Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Kantor Transisi.

Salah satu penangkal perilaku korup, Tim Transisi memperketat kriteria calon menteri, memaksa semua transaksi harus melalui bank, sampai memeriksa rekam jejak transaksi keuangan sang kandidat sejak awal karirnya.

Wasekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, Tim Transisi juga sempat menerima usulan untuk membentuk tim pemberantasan korupsi yang sifatnya lebih rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pasti menteri-menteri yang ditetapkan Pak Jokowi harus melalui tahapan check and clearence dan tentu saja akan dilakukan Pak Jokowi,” terang Hasto. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS