MALANG – Anggota DPRD Kota Malang, Harvad Kurniawan mempertanyakan keseriusan pemerintah kota setempat dalam penanganan wabah Covid-19.

Menurutnya, salah satu aspek yang membuatnya mempertanyakan keseriusan Pemkot Malang adalah belum jelasnya  strategi untuk melakukan percepatan vaksinasi kepada masyarakat.

Seharusnya, sebut Harvad, Pemkot Malang memiliki target yang jelas untuk vaksinasi sehingga memiliki bahan kinerja untuk bisa segera dicapai.

“Saya belum melihat target dari Pemkot Malang, kapan Kota Malang akan masuk zona hijau atau kuning, kapan vaksin akan diselesaikan? Dua bulan kah? Tiga bulan kah? Tidak ada,” ungkap Harvad Kurniawan, Sabtu (31/7/2021).

Sebelumnya, pada Kamis (29/7/2021), dia mengikuti Rapat Koordinasi antara DPRD dengan Pemkot terkait penanganan pagebluk Covid-19 di Kota Malang.

Baca juga: Pemasangan Baliho Langgar Perda, Harvad: Pemkot Malang Jangan Tebang Pilih!

Kader Banteng ini juga menyoroti lambannya respon Pemkot Malang untuk menangani bertambahnya angka kematian warga yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

Terlebih kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara penanganan limbah warga yang melakukan isoman.

“Bagaimana sampah yang ditimbulkan itu juga harus dipikirkan. Saya curiga, jangan-jangan penularan dari warga yang isoman berasal dari limbah sampah. Maka, gunakan anggaran untuk menyewa hotel bagi warga yang isoman. Jangan disanggah ventilasi kurang memadai atau apalah. Kan bisa memilih hotel yang representatif,” tegasnya.

Harvad menegaskan, hal ini merupakan hasil pantauannya di lapangan. Ketika dia menemukan adanya petugas kebersihan yang mencampurkan sampah warga yang isoman dengan sampah rumah tangga biasa.

Hal tersebut tentunya sangat berbahaya, karena sampah warga yang isoman memiliki potensi besar untuk menularkan virus kepada warga disekitarnya.

“Di kampung, saya tanya petugas sampah itu gimana caranya ngambil sampah pasien isoman? Kata mereka ya cukup diambil dan dibuang ke TPS. Bayangkan kalau sampah itu terkumpul di satu tempat,” ujarnya.

Semakin bertambahnya kluster-kluster keluarga ini, lanjut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut, harus menjadi perhatian serius. Penambahan safe house, yang masih menjadi wacana harus segera direalisasikan.

“Harapan saya, bisa diadakan di titik tertentu. Anggaran bisa disiapkan untuk menyewa hotel atau gedung-gedung sekolah,” imbuh Harvad.

Berdasarkan hal-hal yang dia sampaikan, dia berharap Pemkot dapat mencari solusi dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang. Hal ini merupakan tanggung jawabnya, sebagai seorang anggota legislatif untuk melakukan controlling.

“Pada intinya, saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, ayo mencari solusi bersama dan saling mendengarkan. Jangan tunggu orang yang ingin beramal, tapi perlu kebijakan yang jelas,” tegasnya.

Dalam kondisi krisis multidimensi yang disebabkan oleh pandemi ini, dia minta Pemkot Malang untuk bisa bekerja secara optimal untuk segera keluar dari kondisi krisis. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS