LAMONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dalam mewujudkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lamongan.

Kebijakan ini dinilai sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap tenaga honorer dan tenaga non honorer sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lamongan, Erna Sujarwati, menilai pengangkatan PPPK menjadi salah satu isu strategis yang sangat dinantikan, terutama oleh tenaga honorer dan non honorer di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi.

“Pak Yes telah menunjukkan komitmennya terhadap keadilan sosial. Kami sangat mendukung langkah ini sebagai wujud keberpihakan kepada mereka yang telah lama mengabdi,” ujar Erna, Jumat (3/1/2025).

Untuk diketahui bersama, bahwa pada PPPK Gelombang I sebanyak 3.041 tenaga honorer dan non honorer telah dinyatakan berhasil lulus tes untuk mengisi formasi yang terdiri dari 220 Guru, 157 Tenaga Kesehatan (Nakes) dan 2.664 Tenaga Teknis (Tenaga Administrasi).

Proses ini diakui berjalan transparan dan sesuai dengan aturan pemerintah pusat. “Ini menjadi bukti keseriusan Pak Yes dalam mempercepat reformasi birokrasi di Lamongan,” katanya.

Erna meminta kepada Kepala Desa (Kades), Kepala Dusun (Kasun), dan Perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Gelombang I agar memilih salah satu jabatan dan tidak rangkap saat proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Karena, menurutnya, pentingnya menjaga profesionalitas dan efektivitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa maupun PPPK.

“Saya berharap Pemkab Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) segera mengingatkan para Kades, Kasun, dan Perangkat Desa untuk menentukan pilihan agar tidak rangkap jabatan. Hal ini demi kelancaran tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Erna.

Ia juga menyoroti para relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang sebelumnya diketahui merangkap sebagai guru, perangkat desa, hingga kepala desa. Menurutnya, mereka juga harus mengambil keputusan tegas untuk fokus pada salah satu jabatan yang diemban.

“Kita harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat, baik perangkat desa maupun relawan TKSK, wajib memilih posisi sesuai dengan kapasitas dan dedikasi masing-masing,” ucapnya.

Fraksi PDI Perjuangan Lamongan mengimbau pemerintah daerah untuk terus menjaga keberlanjutan program ini sebagai solusi jangka panjang demi pembangunan Lamongan yang lebih baik.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat membawa perubahan positif,” tutur Erna.(mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS