JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember akhirnya menerima Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember tahun anggaran 2021-2026 dengan catatan. Sebelumnya, partai berlogo banteng tersebut sempat memprotes soal penyusunan RPJMD karena dinilai lamban dan tidak prosedural.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Tabroni, mengatakan, sedikitnya ada 5 poin penting yang disampaikan terhadap pengajuan RPJMD Jember tahun 2021-2026.

“Pertama kami menolak dengan tegas pemindahan Kantor Pemkab Jember dan Kantor DPRD, karena prioritas fiskal ke depan seharusnya difokuskan untuk masalah kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi,” ujarnya saat membacakan pandangan umum fraksi di Paripurna DPRD Jember, Jumat (10/9/2021).

Tabroni menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan menilai dalam rasionalisasi pemindahan kantor pemerintahan tersebut untuk pemerataan ekonomi tidak mendasar, dan hanya akan menjadi beban anggaran.

“Jika ingin pemerataan ekonomi seharusnya pemerintah fokus pada pemberdayaan UMKM, revitalisasi pasar tradisional dan memperkuat wisata desa serta pertanian. Bukan memindahkan pusat pemerintahan,” tuturnya.

Kedua, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember juga menolak segala bentuk eksploitasi tambang, baik pasir besi maupun tambang lainnya, yang merusak lingkungan.

“Kami juga menolak segala bentuk eksploitasi pertambangan di Kabupaten Jember. Dalam bentuk apapun. Karena akan berpengaruh buruk dan dapat merusak lingkungan,” tegasnya.

Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya layanan publik yang lebih adaptif dengan era digital saat ini. Ke depan, Pemkab Jember tidak hanya membangun infrstruktur konvensional.

“Pemerintah juga harus mulai menjalankan pelayanan publik yang lebih efisien dan cepat oleh sebab itu perlu dibangun pula insfrastuktur digital dalam mendukung layanan publik, digitalisasi ekonomi dan pendidikan,” terangnya.

Keempat, soal penanganan kemiskinan, Fraksi PDI Perjuangan Jember meminta Pemkab Jember harus mulai melakukan validitas data penduduk miskin yang ada di Jember, serta diikuti pula dengan target yang jelas untuk program pengentasan kemiskinan.

“Dengan anggaran yang memadai dan proses pelaksanaan data yang serius agar nantinya penanganan kemiskinan bisa tepat sasaran,” ungkapnya.

Untuk poin terakhir, Fraksi PDI Perjuangan Jember meminta Pemkab Jember untuk lebih serius dalam menangani sektor pertanian. Untuk menjamin kesejahteraan petani, pemerintah tidak hanya fokus soal pupuk subsidi, akan tetapi juga soal sarana produksi (saprodi) lainnya serta memberi jaminan harga pasca panen.

“Pada sektor pertanian kami minta pemkab tidak hanya fokus pada subsidi pupuk saja, namun saprodi lainnya juga perlu diperhatikan dengan serius, serta memberikan jaminan harga untuk hasil panen para petani,” pungkasnya. (ryo/set)