Kamis
16 Juli 2026 | 8 : 31

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi DPRD Ngawi Perjuangkan Terbitnya Perda Kepariwisataan

pdip-jatim-dprd-ngawi-131022-yuwono-kartiko

NGAWI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ngawi memaksimalkan kader-kadernya di legislatif untuk mengawal rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan hingga menjadi perda.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko (King) kepada pdiperjuangan-jatim.com, Kamis (13/10/2022).

“Ranperda pariwisata yang menginisiasi adalah kami. Ini merupakan tugas dari Partai untuk diperjuangkan menjadi Perda Pariwisata, salah satunya mengakomodir desa wisata,” kata Yuwono Kartiko.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi tersebut berpandangan, pariwisata diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendongkrak perekonomian desa. Menjadi daya ungkit perekonomian dan ketahanan desa.

Meski begitu, lanjut Yuwono Kartiko, perda ini nantinya tidak gebyah uyah mengatur seluruh desa untuk menggali bahkan mempunyai desa wisata.

“Tentunya kita ingin mengatur, memetakan, desa-desa yang benar-benar memiliki potensi wisata. Dan, jangan sampai mengganggu potensi yang lain,” kata Pak King.

Pak King melanjutkan, dengan adanya Perda pariwisata tersebut, akan menjadi sarana untuk mengatur pertumbuhan desa wisata, tanpa mengesampingkan potensi yang lain. Seperti halnya pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.

“Jangan gara-gara kita ter-euforia desa wisata, tetapi abai dengan potensi pertaniannya. Maka kita berkepentingan mengatur itu. Jangan sampai kepentingan yang lain terganggu karena ada pariwisata,” jelas Pak King.

Lebih lanjut, saat ditanya soal kekhawatiran mengenai berkembangnya ‘rekreasi malam’, Pak King menilai hal itu sebagai sebuah fenomena. Mayarakat diminta untuk tidak perlu risau dan khawatir terkait hal itu. Sebab seperangkat aturan yang ketat, turut disiapkan.

“Itu adalah suatu fenomena ‘rekreasi malam’ yang wujudnya karaoke, dan lainnya. Itu kita atur operasionalnya, harus berizin, izin baru bisa diperoleh setelah melewati proses verifikasi yang ketat,” katanya.

“Kemudian kita terbitkan perangkat aturan yang mengatur operasionalnya. Mulai jam operasi, pelaku, kontennya, kita atur semua. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, kita atur disitu,” papar Yuwono Kartiko (King) terkait Ranperda Penyelenggaraan Kepariwisataan. (mmf/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Tabroni Dorong Solusi Menyeluruh Pascakebakaran TPA Pakusari

DPRD Jember mendesak Pemkab segera menyiapkan solusi menyeluruh pascakebakaran TPA Pakusari, mulai percepatan PLTSa ...
LEGISLATIF

DPRD Trenggalek Minta Peningkatan PAD Tak Membebani Rakyat

DPRD Kabupaten Trenggalek meminta pemerintah daerah meningkatkan PAD secara kreatif tanpa membebani masyarakat, ...
EKSEKUTIF

Harga Telur dan Daging Ayam di Ngawi Merangkak Naik, Pemkab Gelar Pasar Murah

NGAWI – Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai langkah menjaga stabilitas harga ...
KABAR CABANG

DPC Magetan Mulai Musran dan Musanran, Diana Sasa: Panaskan Mesin Partai, Perkuat Pengabdian Untuk Rakyat

MAGETAN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magetan resmi memulai pelaksanaan Musyawarah Ranting ...
KABAR CABANG

DPRD Jember Kaji Obligasi Daerah untuk Perkuat Fiskal di Tengah Berkurangnya Transfer Pusat

DPRD Jember mulai mengkaji penerapan obligasi daerah atau municipal bond sebagai alternatif pembiayaan pembangunan ...
KRONIK

Perkuat Sinergitas Antarlembaga, Komisi I DPRD Banyuwangi Kunker ke Lapas

BANYUWANGI – Komisi I DPRD Banyuwangi melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banyuwangi ...