SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan ultimatum keras terhadap pengelolaan parkir di Kota Pahlawan. Jika masih ditemukan praktik pembayaran atau setoran parkir secara tunai, Eri menegaskan tidak hanya juru parkir (jukir) yang akan diganti, tetapi juga pengawas hingga pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) yang membiarkan praktik tersebut.

Ultimatum itu disampaikan Eri menyusul laporan seorang jukir terkait dugaan penarikan setoran parkir secara tunai. Eri meminta pengelolaan parkir diperiksa secara menyeluruh dan seluruh mekanisme setoran dipastikan berjalan sesuai sistem non-tunai.

“Kalau kondisi seperti ini tidak bisa diperbaiki, apalagi jika ada pemeriksaan dari kepolisian, semuanya akan saya ganti. Sudah, ini periksa dan ganti orang, mulai dari nol, dengan sistem yang baru,” tegas Eri, Senin (31/8/2026).

Menurut Eri, pergantian personel tidak hanya berlaku bagi jukir. Pengawas parkir dan pejabat Dishub juga akan menjadi bagian dari evaluasi apabila tetap membiarkan praktik pembayaran atau setoran parkir secara tunai.

“Baik itu di Dishub, pengawas, maupun di jukir. Pokoknya kalau jukir hari ini tidak menggunakan non-tunai, masih menerima uang cash, langsung saya ganti orang lain,” katanya.

Eri menegaskan, sistem pembayaran parkir di Surabaya harus diarahkan menggunakan QRIS atau mekanisme non-tunai. Ia mengaku masih menemukan praktik pembayaran parkir menggunakan uang tunai di sejumlah lokasi.

“Saya masih banyak melihat pembayaran yang dilakukan secara tunai. Saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada Trio (Kepala Dishub),” tegasnya.

Persoalan tersebut bermula dari laporan Kepala Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengenai dugaan penarikan setoran tunai kepada jukir.

Trio kemudian melakukan pemeriksaan terhadap alur setoran yang dilaporkan, mulai dari pencatatan di Kepala Pelataran (Katar) hingga proses transfer ke Bank Jatim.

“Ada salah satu jukir yang menyatakan sudah menyetorkan beberapa rupiah. Tapi ketika masuk ke Katar, masuk ke dalam atau ditransferkan ke Bank Jatim, itu kami periksa di dalam memang terdapat beberapa selisih pendapatan,” kata Trio.

Selain menemukan selisih pendapatan, Dishub juga mendapati adanya perbedaan pencatatan antara voucher parkir dengan laporan yang diterima.

“Memang ada perbedaan pencatatan terkait voucher parkir tersebut dengan laporan yang saya terima untuk voucher parkir tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Didit, salah seorang jukir, mengaku masih mengalami penarikan setoran tunai di lokasi tempatnya bekerja. Ia mempertanyakan legalitas mekanisme tersebut karena lokasi parkir yang dikelolanya telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya dan telah menerapkan sistem digitalisasi.

“Di tempat saya bekerja ini masih ada pungutan. Istilah pungutan itu yang dari Dishub. Saya cuma ingin menanyakan legalnya saja. Jadi ini sebenarnya memang ilegal atau legal,” ujar Didit.

Menurut Didit, penerapan sistem digital seharusnya dilakukan secara konsisten. Ia khawatir penarikan setoran secara tunai justru membuka celah terjadinya pungutan liar.

“Karena kan kita sudah terdaftar dan ada di Bapenda, istilahnya sudah berjalan digitalisasi. Tapi kok masih ada penarikan secara tunai,” katanya.

Ia berharap ketentuan pembayaran non-tunai benar-benar diterapkan seluruh pihak agar jukir di lapangan tidak berada dalam posisi dilematis.

“Jadi apa yang pemerintah tentukan, ya itu yang kita harus jalani. Jangan ada kayak oknum-oknum lagi yang istilahnya menjadikan itu jadi pungli,” ujarnya.

Didit menambahkan, jika sistem non-tunai memang telah menjadi kebijakan pemerintah kota, para jukir siap mengikuti dan beradaptasi dengan mekanisme tersebut.

“Kalau memang (non-tunai) sudah (dijalankan), monggo lah kita sama-sama belajar non-tunai,” imbuhnya.

Eri menjelaskan, salah satu persoalan yang kini diperiksa berkaitan dengan dugaan penarikan setoran ganda di lokasi usaha. Parkir di tepi jalan umum (TJU) disebut ditarik, sementara parkir di lahan atau persil milik tempat usaha juga dikenai setoran tunai.

“Itu diawali dari juru parkir yang mengelola halaman parkir di tempat usaha. Namun, ditarik dua kali. Yang di tepi jalan umum (TJU) ditarik, yang berada di tempat usaha (persil) juga ditarik. Dan penarikan ini langsung berupa setoran uang,” kata Eri.

Eri mengapresiasi keberanian jukir yang melaporkan persoalan tersebut. Menurutnya, informasi dari lapangan sangat penting untuk membuka dan memperbaiki tata kelola parkir di Surabaya.

“Saya berterima kasih terkait dengan laporan parkir ini,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk memperkuat penerapan sistem non-tunai, Eri bahkan membuka peluang melibatkan anak-anak muda Surabaya untuk menggantikan jukir yang tidak menjalankan ketentuan pembayaran digital.

“Saya ingin anak-anak muda Surabaya yang saya minta untuk mengganti. Ayo, ini Surabaya rumah kita. Jadi, mari kita jaga Surabaya bersama-sama,” pungkasnya.

Eri menegaskan, pemeriksaan menyeluruh menjadi langkah awal untuk memastikan sistem parkir berjalan transparan dan tidak membuka ruang bagi praktik setoran tunai maupun penyimpangan lainnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS