JEMBER – DPRD Jember mengkhawatirkan benda dan situs bersejarah di daerah itu hilang sebelum sempat dilindungi secara memadai. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember diminta segera memperbarui data cagar budaya dan objek diduga cagar budaya (ODCB) sebagai dasar memastikan keberadaan dan kondisi setiap situs.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengatakan bahwa pemutakhiran data penting karena pemerintah daerah hingga kini belum memberikan gambaran terkini mengenai kondisi seluruh cagar budaya dan ODCB di Jember.

“Kami masih belum mengetahui proses pemutakhiran data tersebut,” ujar Candra di Jember, pada Minggu (30/8/2026).

Jember sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya serta peraturan bupati yang mengatur data situs yang dilindungi. Namun, menurut Candra, regulasi itu harus diikuti pendataan yang terus diperbarui.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Candra menduga sejumlah benda bersejarah dan artefak bernilai tinggi berpotensi hilang atau berpindah tangan apabila tidak segera didata dan dilindungi.

“Jangan-jangan benda-benda bersejarah, artefak yang mempunyai nilai historis tinggi itu banyak yang hilang atau sudah beralih tangan ke tempat lain,” ujarnya.

Candra mencontohkan kerusakan ODCB Gumuk Lumpang di Desa Purwosari, Kecamatan Gumukmas. Ia bersama sejumlah pihak mendatangi lokasi tersebut pada 14 Agustus 2026, setelah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan perusakan akibat aktivitas penambangan.

Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut apabila ditemukan unsur kesengajaan yang menyebabkan kerusakan.

“Ini menyangkut peradaban, kebudayaan, dan artefak-artefak di Desa Purwosari,” jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember itu.

Menurut Candra, perlindungan situs bersejarah tidak cukup hanya mengandalkan penetapan status. Pemerintah perlu memastikan keberadaan, kondisi, serta lokasi setiap objek terdokumentasi dengan baik sehingga tidak mudah rusak atau berpindah tanpa pengawasan.

Karena itu, ia juga mendorong Pemkab Jember segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi tersebut diharapkan memperkuat perlindungan terhadap benda, situs, dan artefak bersejarah sekaligus membuka peluang pemanfaatannya sebagai bagian dari wisata pendidikan.

“Jangan sampai kita terlambat. Ketika artefaknya sudah hilang atau rusak, kita baru sibuk mendata,” ujar Candra.

Sementara itu, laporan dugaan perusakan Gumuk Lumpang telah disampaikan kepada polisi. Namun, hingga Minggu (30/8/2026), Candra dan pegiat budaya yang ikut melaporkan perkara tersebut belum memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan penanganannya. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS