SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan warga agar tidak sembarangan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), terutama untuk keperluan pembelian mobil atau sepeda motor. Penggunaan identitas oleh orang lain dapat membuat warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan sosial (bansos) justru tercatat memiliki aset dan berisiko tidak masuk prioritas penerima bantuan.

Eri mengatakan, persoalan tersebut ditemukan saat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penelusuran data perlindungan sosial (perlinsos) di lapangan.

Dalam proses verifikasi, petugas menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi warga dengan data kepemilikan aset yang tercatat dalam sistem. Ada warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, tetapi namanya tercatat memiliki kendaraan bermotor atau mobil.

Setelah diklarifikasi, ternyata kendaraan tersebut bukan milik warga bersangkutan. Identitas mereka digunakan pihak lain untuk mencatatkan kepemilikan kendaraan.

“Ternyata ketika kita melihat bersama, banyak nama yang digunakan (mencatat aset) yang sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor. Setelah diklarifikasi, warga yang bersangkutan mengaku KTP-nya dipinjam oleh orang lain,” ujar Eri, Senin (5/10/2026).

Karena itu, Eri meminta warga Surabaya menjaga kerahasiaan dan kepemilikan identitas kependudukan. “Karena itu, saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor,” tegasnya.

Menurut Eri, persoalan kepemilikan aset yang tercatat atas nama warga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

Pemkot Surabaya kini juga tidak hanya mengandalkan data desil dalam menentukan warga yang menjadi prioritas penerima bantuan. Penentuan prioritas dilakukan melalui musyawarah di tingkat RT dengan melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat.

Lurah, camat, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta sedikitnya tiga perempat warga dalam wilayah RT dilibatkan untuk melihat dan memverifikasi kondisi ekonomi masyarakat secara langsung.

“Jadi sekarang Surabaya tidak lagi melihat desil, tetapi kita menentukan prioritas 1, 2, dan 3 secara bersama-sama. Yang menentukan bukan hanya Pemkot, tapi seluruh warga di RT tersebut,” jelas Eri.

Ia mencontohkan warga lanjut usia yang belum pernah menerima bantuan, tidak memiliki aset, serta tidak mempunyai penghasilan memadai dapat ditetapkan sebagai prioritas utama berdasarkan hasil musyawarah warga.

“Misalnya mana lansia yang belum dapat bantuan sama sekali dan tidak punya apa-apa, itu yang jadi prioritas pertama,” katanya.

Eri berharap pendekatan berbasis komunitas melalui semangat Kampung Pancasila dapat membuat penyaluran bantuan lebih akurat. Warga juga diminta ikut memperhatikan kondisi tetangga di lingkungan masing-masing.

Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan kanal pengaduan dan pengecekan data yang disediakan Pemkot Surabaya, termasuk melalui aplikasi Cek Wargaku.

“Ayo kita mulai lagi agar bantuan tepat sasaran. KTP-ne tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil. Mari kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS