SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Daniel Rohi mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Jatim sebagaimana disampaikan Gubernur Khofifah Indarparawansa dalam nota penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2021 di gedung dewan, Senin (28/3/2022).

“Dalam nota tersebut saya menilai gubernur sangat berprestasi. Dari 11 indikator kinerja utama (IKU) itu semua tercapai, artinya 100 persen tercapai. Kalau dibandingkan dengan 2020, dari 11 IKU ada 3 atau 4 yang tidak tercapai,” kata Daniel Rohi, di Surabaya, Selasa (29/3/2022).

“Ini capaian luar biasa yang layak diapresiasi. Karena di tengah pandemi Covid-19 dan fokus penanganan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu melakukan program-program yang tepat sasaran dan tepat guna sehingga manfaatnya dirasakan rakyat banyak. Itu terbukti dari pencapaian IKU,” lanjutnya.

Legislator yang duduk di Komisi B DPRD Jatim ini juga menyampaikan, dalam LKPJ tersebut ada tiga sektor yang sangat dominan memberikan kontribusi untuk menunjang perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

Yakni sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 30,72 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur atau bertumbuh sebesar 3,36 persen dan menyerap sekitar 15,12 persen tenaga kerja.

Sektor kedua, papar Daniel, adalah perdagangan yang berkontribusi 18,46 persen PDRB dan juga menyerap 19 persen tenaga kerja.

Dan yang ketiga, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontribusi 11,5 persen PDRB Jawa Timur, tumbuh sebesar 1,75 persen dan menyerap tenaga kerja 31,68 persen.

Menurutnya, 3 bidang ini semua ada di bawah koordinasi atau mitra Komisi B yaang membidangi Perindustrian, Perdagangan dan juga sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan.

“Dengan kontribusi yang sangat besar ini, kalau kita gabungkan itu menyerap sekitar 65 persen tenaga kerja di Jawa Timur,” jelas pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Karena itu, tambah Daniel, sudah saatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi B, yang selama ini mendapatkan alokasi anggaran sangat minim yakni sekitar Rp 1,4 triliun atau hanya sebesar 4,48 persen dari APBD, anggarannya dinaikkan agar kiprahnya semakin optimal.

“Dengan anggaran yang sangat terbatas saja, kita lihat sektor-sektor tersebut banyak berkontribusi terhadap PDRB. Jadi 3 sektor ini harus menjadi prioritas dinaikkan anggarannya. Saya rasa ini yang mendesak yang harus dilakukan ibu Gubernur,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam Nota Penjelasan Kinerja (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2021, Gubernur Khofifah memaparkan realisasi 11 IKU Jatim 2021 meliputi IKU pertumbuhan ekonomi, indeks theil, persentase penduduk miskin, indeks gini, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, persentase tingkat pengangguran terbuka.

Juga, indeks reformasi birokrasi, indeks kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks resiko bencana, yang semuanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020.

Menurut Khofifah, mengenai realisasi capaian IKU pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 202i, melesat dan bangkit dari guncangan ekonomi di tahun sebelumnya.

Kebangkitan dan pemulihan ekonomi pada tahun 2021, tergambar dari ekonomi Jatim yang berhasil tumbuh 3,57 persen setelah terkontraksi 2,33 persen di tahun 2020.

“Ini berimbas pada ketimpangan di Jatim tergolong rendah yakni di bawah 0,4 di tahun 2020, tapi tahun 2021 indeks theil Provinsi Jatim mampu tumbuh sebesar 0,312,” ujar gubernur.

“Kondisi ini menunjukkan bergeliatnya perekonomian di 2021 terutama pada wilayah perkotaan sehingga wilayah atau kabupaten/kota yang menjadi sumber pertumbuhan di Jatim tumbuh di atas provinsi. Kota Surabaya dengan kontribusi jasa dan perdagangannya, Kota Kediri dengan produk industrinya merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Jatim telah tumbuh cepat untuk recovery pasca hantaman Covid-19,” sebutnya. (dav/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS