PONOROGO – Petani gurem akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Ini setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo merealisasikan bantuan lebih dari 100 ton pupuk NPK non-subsidi bagi para petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyerahkan bantuan tersebut kepada 15.000 petani yang tergabung dalam 136 kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) di lapangan Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kamis (7/12/2023).

Menurut Bupati Sugiri, ketersediaan pupuk bersubsidi hanya mampu memenuhi sekitar 44 persen kebutuhan petani. Sementara sisanya, 56 persen tidak mendapatkan pupuk NPK. Karena itu, pihaknya membagikan pupuk NPK non subsidi untuk memutus masalah pupuk langka setiap musim tanam tiba.

“Ada solusi elok, NPK dibagikan secara gratis ke hampir 15 ribu penerima manfaat, di atas 100 ton,” ujarnya.

Terlebih, petani gurem adalah petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare. Bupati Sugiri berharap, pembagian pupuk NPK secara cuma-cuma dapat meringankan beban mereka dan meningkatkan produktivitas.

“Maka dengan cara ini saya harap ke depan secara pelan-pelan beralih ke pupuk organik,” jelas pria yang juga menjabat Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu.

Pada kesempatan itu, hadir juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Bambang Yuwono, yang menyerahkan 34 bantuan alsintan kepada 26 kelompok tani berupa hand tracktor rotary, cultivator, pompa air besar.

“Terima kasih kepada Pak Bambang Yuwono yang sudah menyerahkan bantuan alsintan. Ini hasil kerja keras antara pemkab, DPRD Ponorogo, dan DPRD Jatim. Semoga Pak Bambang ke depannya membantu lebih banyak lagi untuk pertanian,” tandas Bupati Sugiri.

Sementara itu, Plt Kepala Dispertahankan Ponorogo, Herry Sutrisno, mengatakan, pembagian pupuk NPK non subsidi terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama untuk 7.000 petani gurem, sementara tahap kedua dibagikan kepada 8.000 petani gurem.

“Penggunaan lahan dosis pupuk NPK untuk padi, jagung, kedelai di lahan seluas se-Ponorogo hanya terpenuhi 44,87 persen dari kebutuhan pupuk NPK bersubsidi,” terang Herry.

“Sudah sedikit sekali tingkat ketersediaan pupuk NPK yang bersubsidi. Tentu hal ini akan memberatkan petani dengan harganya yang mahal. Semoga dengan bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” tandasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS