NGAWI – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini bertemu dengan para pelaku UMKM dan digital kreatif Kabupaten Ngawi. Agenda tersebut berlangsung di kawasan wisata Sumber Koso, yang berada di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Kamis (27/8/2026).

Momen tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk curhat kepada legislator Banteng dari Dapil VII Jawa Timur tersebut. Ada yang mengeluh soal pendampingan terhadap masyarakat yang ingin membentuk event organizer, harapan dukungan jalan wisata daerah, hingga pelaku UMKM yang ingin produksinya diserap maksimal oleh KDMP.

Forum yang berlangsung di kawasan wisata Sumber Koso itu cukup atraktif. Dari puluhan peserta yang hadir, banyak diantaranya yang menyampaikan gundah gulana terkait ekonomi kreatif daerah.

Namun, persoalan KDMP menjadi salah satu topik yang cukup banyak mendapat perhatian. Seorang pelaku UMKM mengungkapkan kekhawatirannya jika keberadaan koperasi justru membuat produk usaha kecil semakin tersisih.

Kekhawatiran itu muncul ketika produk yang dipajang di gerai KDMP justru didominasi produk pabrikan berskala besar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat produk UMKM lokal semakin sulit mendapatkan ruang.

Novita Hardini menangkap keresahan tersebut sebagai aspirasi penting yang perlu dibawa ke tingkat pusat.

Menurut Novita, gagasan pembentukan KDMP pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, ia menilai implementasi di lapangan perlu dikawal agar tidak bergeser dari semangat awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ia menyebut masih menemukan celah ketidakadilan dan ketidaksinkronan antara cita-cita pembentukan KDMP dengan praktik di lapangan.

“Seharusnya dengan adanya Kopdes, barang-barang yang nantinya masuk, mengisi, kemudian di-display dan dijual di Kopdes adalah produk-produk UMKM-nya wong cilik,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Novita, keberadaan KDMP justru harus menjadi ruang bagi produk lokal untuk berkembang. Negara dinilai perlu hadir untuk memberikan akses pasar kepada pelaku UMKM yang masih berada pada tahap merintis dan mengembangkan usahanya.

Karena itu, keresahan yang disampaikan pelaku UMKM Ngawi akan menjadi salah satu aspirasi yang dibawanya ke Senayan.

“Ini akan menjadi satu bahan suara yang nanti akan saya suarakan di Senayan. Perlu ada audit lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi tentang barang-barang siapa yang bisa memasuki Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.

Novita juga mengingatkan agar KDMP tidak disalahgunakan dan justru menjadi pesaing bagi warung maupun toko kelontong yang telah lebih dahulu tumbuh di tengah masyarakat.

Menurutnya, KDMP idealnya mengambil posisi sebagai ruang komunal yang melengkapi ekosistem ekonomi desa, bukan mengambil pasar usaha kecil yang sudah ada.

“Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh menjadi ancaman bagi UMKM. Harusnya menjual produk-produk yang tidak dijual oleh toko-toko kelontong yang ada di sekitar Kopdes sehingga tidak menjadi pesaing, tetapi mestinya menjadi komunal,” jelasnya.

Dengan konsep tersebut, Novita berharap KDMP dapat menjadi etalase bersama bagi hasil produksi masyarakat desa. Produk UMKM lokal dapat memperoleh ruang untuk dipasarkan, sementara keberadaan warung dan usaha kecil di sekitar koperasi tetap dapat berjalan.

“Lebih ke komunal harusnya, bukan menjadi pesaing,” pungkas Novita. (amd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS