JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk menerima perwakilan kelompok yang ingin menyampaikan tuntutan secara langsung. Namun, ia mengingatkan setiap penyampaian aspirasi harus dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku di lembaga parlemen.

Penegasan tersebut disampaikan Puan setelah aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama sejumlah rekannya diterima masuk ke Kompleks Parlemen dan menyaksikan Rapat Paripurna DPR, Kamis (27/8/2026).

“Dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, namun ada aturan dan mekanismenya,” kata Puan seusai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Botok bersama sejumlah perwakilan massa sebelumnya dipersilakan masuk ke kompleks parlemen. Mereka bahkan menyaksikan Rapat Paripurna dari balkon ruang rapat ketika Komisi III DPR menyampaikan laporan perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset.

Usai mengikuti rapat paripurna, perwakilan AMPB kemudian melakukan audiensi dengan pimpinan DPR. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Menurut Puan, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dapat mengajukan permohonan pertemuan secara resmi. DPR, kata dia, akan menerima dan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai jalur yang tersedia.

“Jikalau aspirasi dan pertemuan itu ingin dilakukan, silakan sampaikan surat permintaan untuk bertemu, sampaikan surat keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami akan menemui dan menerima aspirasi tersebut,” ujarnya.

Puan menjelaskan, DPR menyediakan sejumlah mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Aspirasi dapat disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di alat kelengkapan dewan maupun komisi terkait. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), audiensi dengan pimpinan DPR atau komisi, hingga mengikuti Rapat Paripurna sesuai ketentuan.

“Bahkan sampai kemudian kami akan bolehkan perwakilannya untuk ikut dalam paripurna. Namun ya ikuti mekanisme dan aturan yang ada di lembaga DPR ini,” jelasnya.

Puan menilai keterbukaan DPR terhadap masyarakat merupakan bagian dari fungsi parlemen dalam menyerap aspirasi rakyat. Namun, keterbukaan tersebut tetap harus berjalan dalam koridor tata tertib dan mekanisme kelembagaan.

Dalam kasus AMPB, salah satu aspirasi yang dibawa dalam aksi demonstrasi adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Perwakilan massa kemudian diberi kesempatan menyaksikan laporan perkembangan penyusunan RUU tersebut yang disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam Rapat Paripurna.

Mengenai dirinya yang tidak mengikuti audiensi dengan perwakilan massa, Puan menjelaskan hal tersebut merupakan bagian dari pembagian tugas di antara pimpinan DPR.

Saat audiensi berlangsung, Rapat Paripurna masih berjalan. Puan bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati tetap berada di ruang rapat untuk memimpin jalannya sidang.

Sebelumnya, Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

“Memang kami membagi tugasnya karena kan saya dan Bu Sari memimpin paripurna, sebelumnya Pak Dasco memimpin paripurna. Saya tadi juga ada pertemuan dulu,” terang Puan.

Menurutnya, komposisi pimpinan DPR yang terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua memungkinkan pembagian tugas dalam menjalankan fungsi kelembagaan, termasuk menerima aspirasi masyarakat.

“Pimpinan ada satu ketua dan empat wakil ketua, memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat, aspirasi dan mempunyai tugas masing-masing untuk pembagian tugasnya,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan menegaskan, DPR akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat sepanjang penyampaian aspirasi dilakukan melalui mekanisme yang tersedia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS