Rabu
21 Mei 2025 | 3 : 19

Banteng Jember Kawal Bupati-Wabup Terpilih di Luar Pemerintahan

pdip-jatim-dpc-jember-100221-1

JEMBER – PDI Perjuangan siap jadi oposisi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024, Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun) yang bakal dilantik 17 Februari 2021 depan.

“Kami akan berada di luar pemerintahan untuk mengawal dengan kritik konstruktif, bukan menjadi oposisi penghambat program yang baik untuk rakyat,” tegas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Jember Widarto dalam konferensi pers di kantor DPC Jember, Rabu (10/2/2021).

Sikap untuk selalu kritis terhadap pemerintahan Hendy-Gus Firjaun tersebut, jelas Widarto, tidak berkaitan dengan kekalahan pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna yang diusung Partainya dalam Pilkada 2020.

“Kami ucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih. Semoga dapat menjalankan visi, misi, dan program yang dijanjikan saat kampanye,” ucapnya.

Dalam masa konsolidasi demokrasi, lanjut dia, PDI Perjuangan sebagai partai politik tetap dan terus akan berkhidmat untuk kepentingan rakyat.

Menurutnya, partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan, tapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan.

“Kami punya pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan di tingkat nasional pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2014 dan akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Jember,” terang Widarto.

Partainya, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember akan bekerja dalam mekanisme checks and balances, namun tetap mendukung kebijakan Bupati-Wabup Jember periode 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat.

“Kami akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat nantinya,” tandas Widarto.

Dia menilai persoalan birokrasi, APBD, infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD untuk menempatkan kepentingan rakyat pada posisi paling utama dibandingkan kepentingan kelompok, apalagi pribadi.

“Banyaknya persoalan di Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat, baik menyangkut ketepatan data, analisa yang tepat, maupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga perlu partai politik yang kritis dan konstruktif,” katanya.

Meski berada di luar pemerintahan, imbuh Widarto, PDI Perjuangan tetap berkomitmen siap turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat dan akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

DPRD Banyuwangi Terima Kunjungan Mahasiswa Untag, Belajar Penyusunan dan Pembahasan Perda

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan studi puluhan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas ...
KOLOM

Menimbang Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2026

Oleh: Ketua Banggar DPR, Said Abdullah HARI ini, bertepatan dengan 20 Mei, sebagai hari kebangkitan nasional, ...
EKSEKUTIF

Pimpin Upacara Harkitnas, Wabup Antok Tekankan Pentingnya Menjaga Semangat Kebangkitan

NGAWI – Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025. ...
LEGISLATIF

Soal Demo Ojol Tuntut Potongan Tarif, Puan: DPR Sedang Cari Win-Win Solution

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan pengemudi ojek online (ojol) ...
SEMENTARA ITU...

Dirham Akbar Jadi Ketua PBSI Lamongan, Fokus ke Pembinaan Atlet

LAMONGAN – Kepengurusan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Lamongan resmi dilantik oleh ...
LEGISLATIF

DPRD Jember Minta Rekanan Peserta Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dikaji Lagi

JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyo Purnomo (ECP) minta agar rekanan yang ...