JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menyoroti mekanisme pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam rapat kerja (Raker) bersama Kementerian UMKM di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025), dia mempertanyakan bagaimana implementasi program prioritas ini dapat berjalan efektif agar tak tidak membebani pelaku UMKM.

“Sebelumnya, rekan dari Kementerian UMKM telah memaparkan berbagai poin terkait Deputi Mikro-LPK UMKM, tapi belum menjelaskan secara rinci dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas dalam Asta Cita Presiden. Termasuk sektor perumahan rakyat yang melibatkan Kementerian UMKM. Ini masuk ke dalam anggaran mana?” kata Novita.

Legislator perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur itu juga menyoroti pernyataan mengenai pemberian pinjaman Rp500 juta bagi UMKM dalam ekosistem MBG.

“Mekanismenya bagaimana? Tidak semua UMKM memahami laporan keuangan dan manajemen finansial. Apakah mereka mampu membayar? Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bumerang bagi UMKM,” tegasnya.

Tak hanya itu perempuan yang dikenal sebagai tokoh pemberdayaan perempuan melalui UMKM ini berharap kejelasan apakah pembiayaan ini akan dikelola oleh pemerintah daerah atau melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Saya minta Kementerian UMKM memberikan penjelasan lengkap terkait skema pembiayaan yang jelas agar UMKM benar-benar terbantu dan program MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko bagi pelaku usaha kecil,” tutupnya. (nia/pr)