MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno angkat suara berkaitan dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum memuaskan.

Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat koordinasi OPD-OPD mitra Komisi E terkait Raperda P-APBD Jatim 2023 di kantor Bakorwil Malang, Rabu (13/9/2023).

Untari menyayangkan bahwa di Jawa Timur masih terdapat ketimpangan atau gap yang cukup besar antara IPG dan IDG.

“IPG kita sudah lumayan tinggi di angka 92. Sedangkan IDG kita ternyata masih rendah di kisaran 72,” beber Untari.

Di antara indikator yang menyebabkan IDG Jatim masih rendah, sebutnya, adalah masih rendahnya partisipasi perempuan di parlemen, partisipasi perempuan dalam hal pendapatan, dan jumlah profesional perempuan juga masih rendah.

“Makanya kita harus terus menerus mendorong bagaimana IDG ini terus meningkat. Caranya adalah dengan membuat teman-teman perempuan yang punya kualitas baik itu diberikan tempat yang baik, posisi-posisi yang baik di Jatim maupun di kabupaten kota yang merupakan pancaran dari Jatim,” ujarnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menuturkan bahwa parpol yang diketua umumi Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2024 sudah menyiapkan lebih dari 30% perwakilan perempuan sebagai caleg di berbagai tingkatan asal Jatim. Khusus untuk caleg DPRD Jatim ada 42 orang perempuan yang didaftarkan sebagai caleg.

“Tentu kami berharap untuk kepentingan mengurus tentang keterwakilan perempuan di parlemen, saya support women support women sehingga mereka bisa terpilih menjadi wakil rakyat,” jelas Untari.

Dia memaparkan bahwa saat ini sudah banyak perempuan yang bisa menduduki jabatan publik dan sukses. Misal Presiden Megawati, Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati/Walikota perempuan maupun kepala OPD di Jatim yang dijabat seorang perempuan.

“Tak selamanya perempuan itu lemah dibanding laki laki karena sudah banyak bukti mereka bisa menempati jabatan apa saja dan sukses. Jadi laki laki dan perempuan itu sebenarnya sama saja,” tandasnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masih tingginya kasus stunting di Jatim. Sebab dari 38 kabupaten/kota di Jatim yang kasus stuntingnya rendah baru ada di Kota Surabaya dan Mojokerto.

“Jadi kami berharap kabupaten/kota yang kasus stuntingnya masih di atas angka 20 kami minta mencermati dan mengamati amanah presiden, dimana penanganan stunting itu jangan banyak rapat koordinasi. Tapi belikanlah vitamin, susu, makanan tambahan dan jangan ngasih makannya pas di posyandu saja,” pungkas anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur itu. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS