Jumat
19 Juni 2026 | 7 : 13

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Hari Veteran Nasional dan Puncak Serangan Umum Mempertahankan Kemerdekaan

pdip-jatim-eksekutif-100823-veteran

BAHWA peringatan Hari Veteran Nasional dimaksudkan untuk mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 setelah para pejuang kemerdekaan republik Indonesia melawan tantara Belanda di Surakarta. Begitu bunyi lengkap salah satu poin pertimbangan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Hari Veteran Nasional.

Gencatan senjata pada waktu tersebut, sekaligus menjadi puncak serangan umum yang dilakukan tentara Indonesia di kota Surakarta atau Solo selama 4 hari 4 malam sejak tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949 seperti dikutip dari laman Pemerintah Kota Surakarta, surakarta.go.id

Serangan umum tersebut rangkaian dari sejumlah serangan umum yang dilakukan semenjak Belanda memasuki Kota Surakarta pada masa agresi Belanda ke-II. Serangan umum pertama dilakukan pada 8 Februari 1949 dan kedua pada 2 Mei 1949.

Sejatinya, sebelum serangan umum ketiga dilancarkan, Presiden Sukarno memerintahkan penghentian tembak menembak pada 3 Agustus 1949. Perintah berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan diumumkan melalui radio.

Karena adanya masalah teknis, perintah dari Presiden Sukarno baru terlaksana setelah tanggal 10 Agustus, yang terjadi pada puncak pertempuran.

“Hal inilah yang akhirnya membuat serangan umum secara otomatis berakhir. Berakhirnya serangan umum secara otomatis ini juga menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Kota Solo,” sebut website tersebut.

Kedatangan tentara Belanda di Kota Surakarta bagian dari invasi di sejumlah kota khususnya di Jawa dan Sumatra pasca proklamasi kemerdekaan. Kedatangan Belanda atau NICA (Netherlands Indies Civil Administration) bersama pasukan sekutu untuk pertama kalinya pada 29 September 1945 di Jakarta.

Baca juga: Kisah Penyelamatan Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih

Sejak itu, NICA melakukan operasi pembersihan di Jakarta dan meluas di berbagai kota di Indonesia. Kondisi itu memaksa pemerintahan RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.

Pemerintahan di Yogyakarta hanya bertahan 2 tahun. Pertengahan Desember 1948, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta sejumlah menteri ditangkap. Mereka diasingkan ke Sumatra. Begitu juga 150-an pegawai pemerintahan ditahan.  

Invasi dilakukan NICA bersama sekutu menuai perlawanan dari Republik Indonesia yang masih berusia sangat muda. Berbagai perjuangan fisik hingga jalan diplomatik dilakukan sejak 1946 sampai 1949.

Hingga pada konferensi meja bundar, perjanjian antara pemerintah RI dengan Belanda di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. (frgj/hs)

===

Foto:Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko dan seorang anggota Legiun Veteran RI dalam acara tasyakuran memperingati kemerdekaan RI di Guest House Kota Kraksaan, Rabu (17/8/2022). (dok.pdiperjuangan-jatim.com)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Komisi E DPRD Jatim Desak Pemprov Perjuangkan DAU, THR dan Gaji ke-13 Guru Belum Lunas

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mendesak Pemprov Jatim lebih agresif memperjuangkan tambahan DAU dari ...
EKSEKUTIF

Bupati Gresik Salurkan Bantuan Modal Rp 215 Juta dan Lahan Baru untuk PKL Semambung

GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai merealisasikan komitmen pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha ...
MILANGKORI

Rijanto: Tradisi dan UMKM Harus Berjalan Beriringan untuk Perkuat Ekonomi Warga

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto menegaskan pelestarian tradisi harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan ...
KRONIK

Kabar Duka: Dokter Relawan Itu Berpulang

SIDOARJO – Keluarga besar PDI Perjuangan diselimuti duka mendalam atas berpulangnya dokter Rismala Fitria Dewi pada ...
SEMENTARA ITU...

Saat Ribuan Warga Berkumpul di Pantai Serang, Merawat Tradisi dan Menjaga Harapan

Ribuan warga memadati Pantai Serang, Blitar, untuk mengikuti tradisi Larung Sesaji menyambut 1 Suro. Tradisi ...
LEGISLATIF

DPRD Trenggalek Cari Solusi Agar PPPK Tak Terdampak Batas Belanja Pegawai 30 Persen

Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi meminta Pemkab mengoptimalkan PAD untuk mengantisipasi dampak kebijakan ...