MALANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang mendorong implementasi reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Luluk Zuhriyah menyampaikan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola berbasis kepada perbaikan administrasi, kinerja, struktur birokrasi.

Pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel juga dibutuhkan untuk meningkatkan sebagai penguatan pelaksanaan segala arah kebijakan Kota Malang yang mampu
beradaptasi dengan segala tantangan pembangunan.

“Perbaikan fundamental juga harus dilakukan secara sitematis dan konsisten mengenai penyusunan laporan keuangan OPD sesuai SAP (standar akuntansi pemerintah) berbasis akrual secara komprehensif,” kata Luluk Zuhriyah di Kota Malang, Selasa (1/10/2022).

“Sehingga peningkatan kapasitas SDM wajib untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif untuk menumbuhkan jiwa professional serta integritas,” tambah dia.

Disamping itu, dalam pengelolaan keuangan daerah juga diperlukan sistem pengawasan yang kredibel didasarkan kepada prinsip efisiensi dan efektifitas dengan memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan.

Luluk menjelaskan, implementasi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara online dan offline.

“Adapun jika ditemukan ketidakcakapan dan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaa pengelolaan keuangan daerah (PKD) Kota Malang, maka harus dilakukan tindakan tegas, terutama jika ada permasalahan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto menerangkan bahwa RUU Pengelolaan Keuangan Daerah ini kelak akan bisa diimplementasikan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat Kota Malang.

Pihaknya juga mendorong peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis online. Sehingga dapat melakukan pemantauan, perekaman dan pengevaluasian secara holistik dengan tetap menggunakan standar pengawasan yang akurat.

“Fraksi PDI Perjuangan, menekankan kepada Pemerintah Kota Malang agar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus ditingkatkan secara penuh dan terintegrasi. Sebagai prioritas pembangunan di Kota Malang sehingga tercapai kesatuan data yang utuh dan dapat menjadi basis data yang berkualitas,” papar Eko. (ace/pr)