Syaifuddin Zuhri (kanan) saat terima warga Lakarsantri terkait usulan warga yang belum realisasi

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri minta delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera menyerahkan Laporan Evaluasi Triwulan Akhir terkait Serapan APBD 2014.

Delapan SKPD tersebut adalah Bappeko, Dinas Bina Marga dan Pematusan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Diskominfo, dan Dinas Pertanian.

“Laporan triwulan akhir ini, paling lambat tanggal 15 Januari 2015 harusnya sudah diterima DPRD Surabaya. Tapi faktanya sampai sekarang masih banyak yang belum menyerahkan, termasuk 8 SKPD mitra kerja Komisi C,” kata Syaifuddin Zuhri, Minggu (18/1/2015).

Laporan Triwulan Akhir ini, jelasnya, sangat penting karena sekaligus juga merupakan evaluasi akhir tahun per SKPD. Dari laporan itu, lanjut dia, dewan bisa mengukur sampai sejauh mana SKPD-SKPD tersebut bekerja.

“Tolok ukurnya pada kemampuan serapan anggaran. Dan juga kemampuan tiap-tiap SKPD tersebut untuk memenuhi target PAD yang telah mereka janjikan,” ujar Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin Zuhri.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, dari 8 SKPD yang di bawah pengawasan Komisi C, 7 di antaranya merupakan SKPD penghasil, kecuali Dinas Pertanian.

Dari hasil evaluasi triwulan III sekitar bulan Oktober 2014 lalu, ada beberapa SKPD yang perlu mendapat perhatian khusus. Di antaranya Dinas Bina Marga dan Pematusan, karena serapan anggarannya sangat rendah, yakni baru sekitar 27 persen. Per Oktober lalu serapannya baru Rp 316 miliar dari Rp 1,17 triliun total anggaran yang dikelola.

Selain itu, dari hasil sidak-sidak yang telah dilakukan anggota Komisi C, ada beberapa yang bisa menjadi bahan evaluasi. Seperti terlambatnya beberapa pekerjaan paving, saluran, pekerjaan rumah pompa banjir, dan sebagainya.

“Apakah laporan dari pemkot nanti sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai laporannya bagus, tetapi fakta di lapangan sangat mengecewakan,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji juga menyatakan, pihaknya akan minta laporan besaran tunjangan kinerja yang sudah direalisasikan oleh masing-masing SKPD. “Jangan sampai serapan anggarannya rendah, tapi menerima tunjangannya tinggi,” ujarnya. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS