MALANG – Kondisi pemukiman warga di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas setelah diterjang banjir bandang pada 4 November 2021 yang lalu dalam kondisi mengkhawatirkan. Apalagi saat ini Kota Malang sudah memasuki musim penghujan dan kawasan tersebut rentan terhadap banjir lanjutan.

Beberapa kondisi rumah warga setelah diterjang banjir bandang juga dalam kondisi mengkhawatirkan. Fondasi rumah juga plengsengan di area pemukiman warga terdampak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengambil langkah-langkah tegas, berupa pemberian hibah unit Rusunawa kepada warga di aliran DAS Brantas.

“Memang kita tahu, kalau melanggar dan menyalahi aturan itu pasti akan menimbulkan musibah. Sama halnya dengan perkampungan di DAS yang mana rawan sekali ketika banjir datang. Apalagi banjir bandang seperti minggu lalu,” ujar Made, Sabtu (13/11/2021).

Menurutnya, keselamatan jiwa masyarakat yang tinggal di aliran DAS Brantas adalah prioritas utama. Karena itu, dia meminta Wali Kota beserta jajaran OPD Kota Malang bertindak secara cepat dan tepat, agar masyarakat tidak merasa was-was setiap kali hujan deras turun.

“Ini nanti menjadi pintu masuk kita, di mana kita akan buat kebijakan. Memang harus tegas semuanya dalam melaksanakan kebijakan. Apa warga harus selalu hidup dengan dihantui oleh kekhawatiran, jika ada hujan pasti banjir,” tegasnya.

Sebab itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut mengusulkan pembangunan dan penghibahan Rusunawa kepada warga. Menurutnya, apabila warga tetap harus diwajibkan membayar biaya sewa akan memberatkan upaya relokasi yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Juga menyulitkan warga karena masih harus menanggung biaya sewa Rusunawa di samping memenuhi biaya kehidupan sehari-hari.

“Ya sudah digerakkan, ambil terobosan-terobosan. Kalau kami mengusulkan bangun Rusunawa, berikan ke mereka. Pemeliharaan jadikan satu RT atau satu RW, sudah biar dikelola sendiri. Itulah wujud bagian dari negara hadir di tengah masyarakat,” imbuh Made.

Made mengungkapkan, Pemkot Malang harus secara proaktif menginventarisir permasalah banjir. Peristiwa banjir bandang yang lalu, lanjut dia, adalah pembelajaran kita bersama, bahwa pemerintah harus hadir dan mengambil sikap tegas untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Setelah itu akan dibawa ke dewan hasilnya seperti apa, dan kita akan ambil sikap. Kami tekankan pemerintah harus mengatur dan hadir,” pungkasnya. (ace/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS