JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah optimistis program pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi dapat mulai direalisasikan pada 2028. Namun, ia menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap agar kesiapan anggaran dan tata kelolanya matang.

“2028, Insya Allah. Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap, yang paling ideal,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Said, pemerintah bersama DPR saat ini masih melakukan pemetaan kebutuhan anggaran untuk menjalankan program pendidikan gratis tersebut. Perhitungan sementara menunjukkan kebutuhan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai sekitar Rp210 triliun, sedangkan pendidikan tinggi diperkirakan membutuhkan Rp92 triliun.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran sementara untuk pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi mencapai sekitar Rp302 triliun.

“Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp210 triliun kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir 300, Rp302 triliun,” jelas politisi senior PDI Perjuangan ini.

Said mengatakan penerapan program tidak bisa dilakukan sekaligus. Menurutnya, pendekatan bertahap diperlukan agar pemerintah dapat menguji tata kelola sekaligus menghitung kebutuhan riil pembiayaan pendidikan.

“Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola. Katakanlah di 2028 60 persen, 75 persen dulu, baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Banggar DPR telah menganggarkan sekitar Rp5 triliun untuk program pendidikan gratis jenjang SD-SMP. Anggaran tersebut menjadi bagian dari pilot project sebelum cakupan program diperluas ke jenjang pendidikan lainnya.

Said menegaskan, angka kebutuhan sekitar Rp302 triliun tersebut masih merupakan pemetaan awal. Pemerintah dan DPR masih perlu menghitung secara lebih rinci kebutuhan pembiayaan setiap jenjang, termasuk aspek tata kelola dan kebijakan tenaga pendidik.

Ia juga menyoroti rencana pemerintah terkait pengelolaan tenaga pendidik yang akan berpengaruh terhadap penyusunan APBN.

“Karena juga ada permintaan Bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita,” ungkap Said.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan skema pendidikan gratis yang cakupannya bahkan diperluas hingga jenjang taman kanak-kanak (TK). Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Rabu (23/9/2026) meminta jajarannya menyusun rencana dan kebutuhan anggaran untuk memperluas layanan pendidikan gratis mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah mulai menyiapkan dukungan anggaran untuk TK. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diarahkan untuk mendukung operasional pendidikan pada jenjang tersebut.

Sementara untuk perguruan tinggi negeri (PTN), pemerintah telah mulai membahas skema pembebasan biaya pendidikan. Presiden meminta program tersebut disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara.

Pemerintah juga membentuk tim khusus untuk melakukan penghitungan lebih rinci terkait kebutuhan anggaran pendidikan tinggi. Tim tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan diarahkan untuk memetakan kebutuhan serta tahapan implementasi program.

Bagi Said, pemetaan tersebut penting agar kebijakan pendidikan gratis tidak hanya berhenti pada keputusan politik, tetapi dapat diterapkan dengan tata kelola yang mampu berjalan dalam jangka panjang.

“2028, Insya Allah akan menjadi kenyataan,” tegasnya.

Said juga memastikan pendidikan negeri di bawah Kementerian Agama perlu menjadi bagian dari perhatian dalam kebijakan tersebut. Menurut dia, cakupan pendidikan negeri tidak semestinya hanya dilihat dari sekolah yang berada di bawah satu kementerian.

“Ya, dong. Masa ada negeri hanya di Kemendikbud saja,” ujarnya.

Dengan tahapan tersebut, pendidikan gratis SD hingga perguruan tinggi masih akan melalui proses pemetaan kebutuhan, penyiapan anggaran, serta perumusan mekanisme pelaksanaan. Target 2028 yang disampaikan Said menjadi proyeksi awal untuk mulai memperluas pelaksanaan program secara bertahap sebelum diarahkan mencapai cakupan penuh pada tahap berikutnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS