Ketua DPRD Kota Malang Amithya mendorong Pemkot melibatkan angkot eksisting sebagai feeder resmi Trans Jatim agar layanan menjangkau permukiman warga.

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendorong Pemerintah Kota Malang melibatkan angkutan kota (angkot) yang sudah beroperasi sebagai bagian dari sistem feeder resmi Trans Jatim. Integrasi tersebut dinilai penting agar layanan transportasi publik tidak hanya menjangkau jalan utama, tetapi juga permukiman warga.

Amithya mengatakan, Pemkot Malang perlu bergerak cepat menyiapkan skema angkutan pengumpan untuk mendukung operasional Trans Jatim di wilayah Malang Raya.

Menurutnya, angkot memiliki keunggulan karena mampu menjangkau koridor-koridor sekunder yang tidak dapat dilalui bus berukuran besar. Karena itu, keberadaan angkot seharusnya tidak diposisikan sebagai moda yang tersisihkan oleh program transportasi baru.

“Jangan sampai layanan Trans Jatim hanya efektif di jalan-jalan utama atau berhenti di jalan-jalan protokol. Kita ingin rangkaian transportasi publik ini berhasil,” kata Amithya, Rabu (12/8/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai integrasi angkot ke dalam sistem feeder dapat menjadi solusi untuk memperluas akses masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan mata pencaharian para sopir angkot yang selama ini melayani mobilitas warga.

“Ini menjadi solusi yang harus diambil agar sopir angkot tidak merasa tersisihkan akibat kehadiran program baru pemerintah,” tegasnya.

Menurut Amithya, konsep tersebut juga dapat menghindari tumpang tindih rute antarangkutan umum. Trans Jatim dapat melayani koridor utama, sedangkan angkot berperan sebagai pengumpan yang membawa penumpang dari permukiman menuju titik-titik layanan Trans Jatim.

Karena itu, DPRD Kota Malang meminta Dinas Perhubungan segera merampungkan kajian teknis, mulai dari pemetaan rute, penentuan titik henti hingga mekanisme pengelolaan armada.

Amithya menilai Kota Malang membutuhkan sistem transportasi publik yang terintegrasi agar masyarakat memiliki alternatif yang nyaman terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Di sisi lain, integrasi moda transportasi juga diharapkan membantu mengurangi kepadatan lalu lintas.

“Ini program bagus. Tinggal bagaimana mengorkestrasi transportasi eksisting yang kita punya. Ini harus jalan semua. Jangan sampai sudah ada program ini, kemudian menggantikan yang sudah ada,” ujarnya.

Ia menegaskan sinergi antara Pemkot Malang dan Pemprov Jawa Timur perlu dipercepat agar kesiapan infrastruktur dan sistem feeder tidak tertinggal dari rencana realisasi koridor baru Trans Jatim di kawasan Malang Raya.

Dengan skema tersebut, Amithya berharap kehadiran Trans Jatim tidak hanya menjadi layanan bus antarkawasan, tetapi membentuk satu ekosistem transportasi publik yang saling terhubung hingga ke kawasan permukiman warga. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS