SURABAYA – Proses seleksi calon Direksi lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya mendapat perhatian DPRD Surabaya. Legislator PDI Perjuangan Baktiono meminta Tim Seleksi (Timsel) bekerja independen dan memastikan calon pimpinan BUMD terbebas dari transaksi maupun deal-deal politik.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya itu menegaskan, latar belakang politik bukan persoalan selama calon yang diusulkan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan daerah. Namun, proses seleksi tidak boleh dipengaruhi tekanan atau kepentingan politik yang mengesampingkan kemampuan calon.

“Usulan calon dari partai politik boleh, tapi harus berkompetensi. Jangan karena ada deal-deal atau tekanan politik, terus memutuskan sesuatu yang tidak kompeten,” tegas Baktiono, Selasa (29/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah Pemkot Surabaya memperpanjang masa pendaftaran seleksi calon anggota Direksi pada lima BUMD. Perpanjangan pendaftaran berlangsung mulai 26 September hingga 5 Oktober 2026.

Lima BUMD yang membuka kembali pendaftaran tersebut yakni Perumda Kebun Binatang Surabaya (KBS), PT Pasar Surya Perseroda, PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda, PT YEKAPE Surabaya Perseroda, serta PT BPR Surya Artha Utama Perseroda.

Baktiono menilai proses seleksi harus benar-benar mempertimbangkan kualifikasi spesifik sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing BUMD. Menurut dia, setiap perusahaan daerah memiliki persoalan dan tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan figur dengan kompetensi yang tepat.

Ia mencontohkan Perumda KBS. Calon direksi KBS tidak cukup hanya memiliki kemampuan bisnis, tetapi juga harus memahami konservasi flora dan fauna serta perlindungan satwa.

Kemampuan tersebut diperlukan karena KBS memiliki fungsi yang tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tetapi juga edukasi dan rekreasi masyarakat. “Kalau konservasi tercapai dan hewannya sejahtera, KBS pasti dibanjiri pengunjung,” ujarnya.

Hal serupa, kata Baktiono, berlaku untuk PT Pasar Surya Perseroda. Keberadaan pasar-pasar yang dikelola perusahaan daerah tersebut sudah berlangsung puluhan tahun sehingga tantangannya bukan sekadar membangun pasar baru, melainkan melakukan modernisasi dan pengembangan agar mampu mengikuti kebutuhan masyarakat.

“Begitu pula untuk PD Pasar Surya, pasarnya sudah ada puluhan tahun bahkan sebelum kita lahir. Tinggal bagaimana direksi yang kompeten memodernisasi dan mengembangkannya, seperti Pasar Pabean,” jelasnya.

Karena itu, Baktiono meminta Timsel BUMD diisi figur yang independen, memiliki rekam jejak dan kapasitas yang teruji. Menurut dia, kualitas Timsel akan menentukan proses penjaringan hingga terpilihnya direksi yang mampu mengelola perusahaan daerah secara profesional.

Politisi senior ini mengingatkan, posisi direksi BUMD bukan sekadar jabatan, melainkan berkaitan dengan pengelolaan aset dan kepentingan masyarakat Kota Surabaya. Karena itu, proses seleksi harus mengedepankan kompetensi dan kebutuhan perusahaan.

Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Vykka Anggradevi Kusuma menjelaskan, perpanjangan masa pendaftaran dilakukan untuk memperluas kesempatan bagi para profesional.

“Perpanjangan pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para profesional yang memiliki kompetensi serta pengalaman yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMD,” tutur Vykka. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS