BLITAR – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blitar menyoroti penerapan regulasi periodisasi kepala sekolah yang dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan sekolah dan sumber daya manusia di daerah.

Persoalan tersebut disampaikan dalam forum sosialisasi pendidikan bersama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Guntur Wahono di Feeling Caffe, Kecamatan Talun, Selasa (29/9/2026).

Sekretaris PGRI Kabupaten Blitar Sudarno mengatakan, ketentuan mengenai masa jabatan kepala sekolah tidak cukup dilihat dari sisi administratif. Implementasinya juga perlu memperhatikan kesiapan calon pengganti serta kesinambungan pengelolaan sekolah.

Dalam ketentuan yang dibahas, kepala sekolah yang telah menjalankan tugas selama dua periode atau delapan tahun harus kembali menjadi guru. Di sisi lain, proses menyiapkan calon kepala sekolah baru membutuhkan sejumlah tahapan dan waktu.

Menurut Sudarno, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kepala sekolah yang telah menyelesaikan dua periode masih memiliki pengalaman dan kapasitas untuk menjalankan tugas pendidikan.

“Upaya kami bukan menolak apa yang dilakukan atau menyerang pemerintah maupun pengambil kebijakan. Kami memberikan masukan kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.

Sudarno menjelaskan, persoalan periodisasi kepala sekolah hanya salah satu dari berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Blitar. Sejumlah kebijakan pemerintah pusat juga perlu dikawal implementasinya agar dapat berjalan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

Menurut dia, regulasi yang berlaku secara nasional dalam praktiknya dapat menghadirkan persoalan ketika diterapkan pada daerah dengan kondisi yang berbeda. Karena itu, komunikasi antara pemerintah, legislatif, organisasi profesi dan tenaga pendidik menjadi penting.

PGRI pun membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak untuk membahas sekaligus mencari solusi atas persoalan pendidikan yang muncul di lapangan.

“Kami ingin mengajak siapapun dan dari manapun yang berpotensi untuk diajak membicarakan dan mengurai permasalahan yang ada di Kabupaten Blitar. Selama itu untuk membicarakan permasalahan pendidikan, kami terbuka untuk berkolaborasi,” jelasnya.

Forum yang memasuki hari keenam pelaksanaan sosialisasi di wilayah bagian timur Kabupaten Blitar tersebut juga menjadi ruang bagi guru dari berbagai jenjang untuk menyampaikan aspirasi.

Mulai guru TK, SD, SMP hingga SLTA menyampaikan kebutuhan dan kendala yang masih ditemui dalam menjalankan tugas. Berbagai persoalan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi antara tenaga pendidik dengan legislator.

Bagi Guntur Wahono, masukan langsung dari tenaga pendidik penting untuk melihat persoalan pendidikan secara lebih utuh. Aspirasi yang muncul akan dipetakan berdasarkan persoalan dan kewenangan untuk kemudian dikomunikasikan di tingkat yang lebih tinggi

“Kalau persoala2n satu per satu tidak segera diurai dan dicarikan jalan keluar, bagaimana pemerintah menyiapkan generasi muda untuk mengisi masa depan Indonesia. Karena itu harus ada kebersamaan dan pemerintah harus bertanggung jawab,” katanya.

Guntur yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar menegaskan, persoalan pendidikan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, legislatif, organisasi profesi dan tenaga pendidik perlu membangun komunikasi agar berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dicarikan jalan keluar.

Ia memastikan aspirasi yang disampaikan PGRI Kabupaten Blitar akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian, forum sosialisasi pendidikan tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Berbagai persoalan yang ditemukan dari lapangan akan dipetakan untuk menjadi bahan komunikasi dan pembahasan lebih lanjut di tingkat Provinsi Jawa Timur. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS