Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, meminta pemerintah menyusun worst case scenario atau skenario terburuk, jika kebijakan PPKM Darurat tidak cukup efektif menekan angka kasus harian Covid-19.

Akan tetapi, Said juga mengakui, worst case scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar, sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rancangan APBN 2022.

“Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat Covid-19 dengan tingkat uncertainty tinggi, dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan rakyat. Bila keadaan seperti ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita,” ujar Said di Jakarta, Senin (12/7). 

Sejauh ini, jelas Said, skenario APBN di tahun 2021 dan 2022 adalah skenario pemulihan segala hal, terutama sosial, ekonomi dan kesehatan. Meski demikian, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama.  

“Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Akan tetapi melihat situasi dan potensi risiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan yang komprehensif,” tegasnya.

Ketua Bidang Ekonomi DPP PDI Perjuangan tersebut juga menjelaskan, jika harus membuat kebijakan-kebijakan lanjutan, yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan worst case scenario, maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak.Langkah ini penting guna mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat.  

“Saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan Covid-19, termasuk bila dalam pelaksanaan worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan. Misalnya seperti penerbitan surat utang negara (SUN) karena dampak turunnya penerimaan perpajakan,” terangnya.

Legislator asal Madura itu juga menegaskan, perang total terhadap Covid-19 ini harus terus dilakukan. Apalagi, pandemi telah setahun lebih mendera negeri ini dengan dampaknya yang begitu luas terhadap segenap umat manusia di planet bumi ini. 

“Kita tidak menyangka kawasan Eropa yang selama ini penuh kemakmuran, layanan kesehatan yang sangat memadai, namun beberapa negara seperti Italia, Spanyol, dan Inggris dibuat limbung akibat pandemi,” urainya.

Sampai hari ini, dunia masih menghadapi bayang bayang akan penyebaran virus corona, tidak hanya Varian Delta tetapi juga Varian Peru. Sejauh ini para peneliti mengidentifikasi Varian Lambda ini memiliki tingkat infeksius yang sangat tinggi, termasuk kemampuannya mengelabuhi serangan imun tubuh. Varian inilah yang sekarang menyerang sebagian besar di kawasan Amerika Latin.

Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI itu, meminta pemerintah mulai mengerahkan sumber daya yang ada, termasuk kerja sama internasional dalam penanganan Covid-19 di tanah air. Selama ini, kerja sama internasional memang telah terbangun, khususnya dalam pemberian vaksin, dan obat serta pertukaran informasi terkait pandemi. 

Namun keadaan di tanah air seiring meningkatnya gelombang kedua Covid-19 membutuhkan banyak sumber daya. Sekadar contoh, pengambilan spesimen virus harian di Indonesia belum menyentuh jutaan spesimen, masih sekitar 200-an ribu per hari. Padahal pengambilan spesimen yang banyak dan memenuhi standar epidemologi akan menghasilkan data akurat terhadap objektifnya rakyat yang terkena Covid-19. 

Langkah ini sekaligus akan memperkuat kerja tracing, dan penyusunan kebijakan kebijakan lanjutan, termasuk prediksi berakhirnya gelombang kedua dan masuknya varian varian baru seperti varian Lambda. 

“Sebab itu mobilisasi sumber daya baik nasional maupun internasional untuk segala kebutuhan penopang pencegahan dan penanganan covid19 harus mulai dilakukan,” jelasnya.

Dalam upaya segenap kekuatan nasional untuk penanganan Covid-19 di tanah air, Said mendukung penuh langkah pemerintah melakukan penegakkan hukum pro justicia terhadap para spekulan, baik di sektor riil maupun keuangan yang menimbulkan panic buying dan selling.

“Kegiatan spekulasi itu sungguh merusak dan bahkan menghancurkan sendi ekonomi masyarakat yang sedang susah. Karena itu, hukum mereka seberat-beratnya,” pungkasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS