JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani minta para menteri Kabinet Indonesia Maju lebih fokus dalam bekerja di tengah banyaknya tantangan terkini. Itu dia sampaikan setelah Presiden Joko Widodo merombak kabinet dan melantik dua menteri.

“Pelantikan menteri hari ini mengakhiri spekulasi politik, reshuffle besar-besaran tidak terbukti. Saatnya para menteri fokus bekerja,” kata Puan, Rabu (28/4/2021).

Pada Rabu sore, Presiden Joko Widodo melantik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) di Istana Negara.

Pelantikan Nadiem dilakukan bersamaan dengan dilantiknya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahlil diangkat menjadi pejabat setingkat menteri setelah BKPM menjadi lembaga setara dengan kementerian.

Perombakan kabinet terbatas dilakukan sebagai konsekuensi dari penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa dan Kementerian Ristek, serta pembentukan Kementerian Investasi dan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Perubahan nomenklatur tiga kementerian itu disetujui DPR RI dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV, Jumat (9/4/2021). DPR RI menyetujui pembentukan Kementerian Investasi, dan penggabungan sebagian tugas serta fungsi Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Reshuffle hak prerogatif Presiden, dan hari ini Presiden hanya melantik pejabat lama sesuai perubahan nomenklatur kementerian,” ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Puan berharap, pelantikan dua menteri nomenklatur baru itu dapat meningkatkan konsentrasi para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugas-tugasnya. Khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Ada masalah di depan mata seperti naiknya kembali angka penularan Covid, waspada agar kasus Covid seperti di India tidak terjadi di Indonesia,” tuturnya.

Selain penanganan pandemi Covid-19, dia juga minta para menteri berkoordinasi dan berkontribusi untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pada hari raya Idul Fitri nanti.

Pemerintah diminta tegas pada aturan yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19, dan juga harus memiliki terobosan untuk menjaga perekonomian daerah yang terdampak larangan mudik.

“Aturan larangan mudik sudah ditetapkan dan harus dijalankan, pastikan juga semua pegawai mendapat hak THR-nya, dan pikirkan juga agar ekonomi di desa-desa bisa bergerak meski ada larangan mudik,” tutup Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS