SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya menyoroti celah koordinasi dalam penanganan pencemaran Kali Surabaya yang berpotensi membuat air tercemar masuk ke intake Perumda Air Minum Surya Sembada. Salah satu persoalan yang terungkap adalah sensor kualitas air milik Perum Jasa Tirta I belum dapat diakses Perumda Air Minum Surya Sembada secara real time.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, kondisi tersebut dapat menciptakan jeda waktu yang sangat krusial ketika terjadi pencemaran. Padahal, air Kali Surabaya menjadi salah satu sumber air baku yang kemudian diolah untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Surabaya bersama Perum Jasa Tirta I, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, DLH Kota Surabaya, Perumda Air Minum Surya Sembada, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, Rabu (9/9/2026).

“Yang pertama, kita memanggil Perum Jasa Tirta I sebagai BUMN yang melakukan pemanfaatan air di sepanjang Kali Surabaya ini, kemudian Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota,” kata Eri Irawan, dikutip Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, pengalaman pencemaran yang terjadi pada 4 September 2026 menjadi pelajaran penting. Rentang waktu hingga 6 September 2026 dinilai merupakan periode krusial yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan antisipasi sebelum air tercemar mencapai intake PDAM.

“Nah, ini belajar dari kasus kemarin itu ada miss beberapa waktu yang sangat krusial sehingga air ini masuk ke dalam intake PDAM dan kemudian berdampak pada air produksi PDAM,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Karena itu, Komisi C mendorong pembenahan pola komunikasi dan penanganan krisis antara Perum Jasa Tirta I sebagai penyedia air baku dengan Perumda Air Minum Surya Sembada sebagai pengguna air baku.

Eri menegaskan, sistem deteksi dini menjadi salah satu kunci. Informasi mengenai perubahan kualitas air harus dapat diterima secara cepat oleh pihak yang membutuhkan agar langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum air tercemar masuk ke intake.

“Alat sensor yang dimiliki oleh Perum Jasa Tirta itu tidak kemudian real time bisa diakses oleh PDAM Surya Sembada,” jelasnya.

Menurut Eri, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Perumda Air Minum Surya Sembada setiap tahun membayar sekitar Rp66 miliar kepada Perum Jasa Tirta I untuk kebutuhan air baku.

“Yang artinya kan kualitas air harus benar-benar dijaga. Maka tadi salah satu kesimpulannya adalah kita ingin memperbaiki pola penanganan krisis antara Perum Jasa Tirta I ke PDAM,” tegasnya.

Eri menambahkan, pembahasan di Komisi C bukan berkaitan dengan pengelolaan BUMD yang menjadi ranah Komisi B DPRD Surabaya. Fokus Komisi C adalah pencemaran lingkungan dan pengawasan kualitas air.

“Ini bukan soal BUMD-nya, tetapi terkait dengan pencemaran airnya. Sehingga setiap ada pencemaran air itu bisa ada deteksi dini terkait dengan air yang nanti akan masuk ke air baku bagi PDAM,” katanya.

Selain membenahi sistem deteksi dini, Komisi C juga menyoroti minimnya intensitas pemantauan kualitas air di Kali Surabaya.

Eri mengatakan pengawasan kualitas air berada dalam kewenangan DLH Provinsi Jawa Timur. Karena itu, Komisi C mendorong agar frekuensi pemantauan ditingkatkan untuk mengantisipasi semakin kompleksnya sumber pencemaran.

“Untuk kualitas air ini nanti menjadi pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Nah, ini yang kemudian kita dorong agar ada pemantauan kualitas air secara lebih intens,” ujarnya.

Komisi C bahkan berencana mendorong penambahan anggaran pemantauan kualitas air pada 2027. “Nanti untuk 2027 kita akan menambah anggaran pemantauan kualitas air yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup,” kata Eri.

Ia menyebut selama ini pemantauan kualitas air hanya dilakukan sekitar tiga kali. Frekuensi tersebut dinilai perlu dievaluasi seiring meningkatnya aktivitas industri dan persoalan limbah domestik.

“Nah, selama ini ternyata hanya tiga kali pemantauan kualitas air. Ini nanti akan kita tambah seiring dengan semakin banyak industri, kemudian limbah domestik yang juga perlu kita mitigasi,” jelasnya.

Menurut Eri, pengawasan juga tidak boleh hanya berfokus pada aktivitas industri. Sumber pencemaran dari rumah tangga harus mendapatkan perhatian karena berdasarkan pembahasan dalam RDP, limbah domestik disebut menjadi salah satu penyumbang polutan terbesar di Kali Surabaya.

“Jadi selain limbah industri nanti akan kita tambah alokasi anggaran dan program untuk pemantauan kualitas air di sumber-sumber pencemaran limbah rumah tangga. Nah, ini juga penting, ternyata polutan terbesar justru datang dari limbah rumah tangga,” pungkasnya.

Komisi C berharap penguatan sistem deteksi dini, integrasi informasi kualitas air, peningkatan frekuensi pemantauan, serta penanganan sumber pencemaran dapat mencegah air tercemar masuk ke intake PDAM.

Dengan demikian, kualitas air baku dapat lebih cepat dikendalikan dan risiko gangguan terhadap air produksi yang diterima masyarakat Surabaya dapat ditekan. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS