Selasa
23 Juni 2026 | 5 : 23

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Bupati Anas Minta Sekolah Respon Revolusi Industri 4.0

pdip-jatim-anas-hardiknas-2019

BANYUWANGI – Revolusi Industri 4.0 yang saat ini mulai merambah berbagai sektor menjadi perhatian Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

“Saat ini, sudah banyak daerah yang tenaga kerjanya tergantikan oleh mesin dan robot. Bukan tidak mungkin, hal tersebut akan segera terjadi di Banyuwangi. Fenomena yang oleh para pakar disebut Revolusi Industri 4.0 ini, mau tidak mau harus segera direspon oleh sekolah,” kata Anas pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Taman Blambangan, Banyuwangi, Kamis (2/5/2019).

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional harus menjadi momentum mempersiapkan diri menghadapi industrialisasi yang mengedepankan teknologi tinggi,” ujarnya

Sekolah, lanjut Bupati Anas, tidak hanya fokus menyiapkan para pelajar yang hanya menjadi tenaga kerja. Sekolah harus didorong untuk menghasilkan anak didik yang memiliki kreativitas dan entrepreneurship.

“Ini semua kuncinya ada pada guru. Bagaimana mereka tidak hanya mengajar, tapi juga memberikan inspirasi baru kepada peserta didiknya,” terangnya.

Untuk mendorong pemerataan kualitas tenaga pendidik, Pemda Banyuwangi mendorong dengan program Banyuwangi Mengajar. Para sarjana yang memiliki kualifikasi bagus, ditempatkan secara khusus di sekolah-sekolah terpencil.

“Kita juga mengapresiasi beberapa sekolah di Banyuwangi yang membuka aneka ekstrakulikuler kekinian, seperti kelas robotik di SMPN 1 Banyuwangi dan sekolah-sekolah lainnya. Ini penting untuk mengenalkan dunia baru sejak dini,” kata Anas.

Pemkab juga mendorong warga Banyuwangi untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun di acara tersebut. Melalui program Smart Better (Semangat Belajar Warga Banyuwangi agar Tambah Pintar), mendorong mereka yang putus sekolah untuk bisa mendapatkan.

“Jika yang masih berusia sekolah kita wajibkan untuk sekolah lagi dengan pembiayaan dari pemerintah jika tidak mampu. Jika sudah melebihi usia sekolah maka akan diikutkan pada program kejar paket,” terang Anas.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Sulihtiyono mengatakan, program Smart Better bisa diakses secara online dan gratis. “Pendaftarannya lewat online atau langsung ke Dinas Pendidikan. Mereka yang telah terdaftar bisa ikut kejar paket di PKBM terdekat,” terangnya.

Sampai saat ini, ada 150 institusi PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan Banyuwangi. “Nanti mereka tinggal pilih PKBM yang terdekat,” ujar Sulihtiyono.

Dalam peringatan tersebut, digeber sejumlah inovasi teknologi yang dikerjakan siswa TK – SMA se-derajat di Banyuwangi. Mulai dari teknologi smart home yang dilengkapi sensor tinggi badan dan sensor lampu rumah, robot transporter, hingga teknologi pengolahan pangan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Pemkot Surabaya Kerahkan 31 Armada Tangani Genangan Usai Hujan Deras Dua Hari

Pemkot Surabaya mengerahkan 31 armada untuk menangani genangan akibat hujan deras selama dua hari. Wali Kota Eri ...
EKSEKUTIF

Cegah Pernikahan Dini, Pemkab Lamongan Cermati 1.228 Pengajuan Dispensi Kawin

LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus menunjukkan komitmen nyata dalam menekan angka perkawinan anak di ...
KRONIK

Risma Turun Langsung ke Lokasi Gempa Sigi, Pastikan Bantuan PDIP Tepat Sasaran untuk Warga

Tri Rismaharini turun langsung ke lokasi gempa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, untuk memetakan kebutuhan warga ...
KRONIK

Risma Ingatkan Warga Sulteng Jangan Anggap Remeh Gempa Kecil

Tri Rismaharini mengingatkan warga Sulawesi Tengah agar tidak meremehkan gempa kecil serta mendorong pembangunan ...
KABAR CABANG

Tumpeng Nasi Jagung, Sholawat, dan Harapan Petani Jember di Haul Bung Karno 

Di tengah hujan yang mengguyur Jember, seorang petani membawa tumpeng nasi jagung ke Haul Bung Karno. Sebuah simbol ...
LEGISLATIF

Novita Hardini: Penambahan Layar Bioskop Bukan Solusi Tunggal Perfilman Nasional

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penambahan layar bioskop ...