MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita membuka peluang kenaikan insentif bagi Ketua RT dan RW pada 2027. Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan skala prioritas anggaran dalam pembahasan RAPBD 2027.

Perempuan yang akrab disapa Mia itu mengatakan, kepastian pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu faktor penting dalam menghitung ruang fiskal pemerintah daerah.

Hingga kini, menurut dia, belum ada surat resmi dari pemerintah pusat kepada Pemkot Malang terkait pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum dapat memastikan besaran anggaran yang tersedia untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat lainnya.

“Kebutuhan pembiayaan PPPK itu krusial menjadi bahan yang diperhitungkan dalam menentukan ruang fiskal APBD,” ungkap Mia, Rabu (11/11/2026).

Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap pembahasan APBD 2027 nantinya menghasilkan ruang anggaran yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk usulan kenaikan insentif bagi pengurus lingkungan.

“Mudah-mudahan ya, ada kelonggaran di APBD 2027 nanti. Kita juga sedang menunggu. Karena ini krusial ya peruntukannya buat kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Mia menegaskan, usulan kenaikan insentif RT/RW tidak akan mengambil alokasi anggaran program RT Berkelas. Program unggulan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali Kota Ali Muthohirin tersebut memberikan bantuan sebesar Rp50 juta untuk setiap RT per tahun dan mulai berjalan pada 2026.

Menurutnya, kebutuhan insentif pengurus RT/RW dan keberlanjutan program RT Berkelas merupakan dua hal yang perlu diperhitungkan secara terpisah dalam penyusunan anggaran.

Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Mia menempatkan kebutuhan pengurus lingkungan sebagai salah satu aspirasi masyarakat yang perlu diperjuangkan. Meski demikian, keputusan mengenai besaran dan realisasi kenaikan insentif tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pembahasan RAPBD 2027 pun menjadi momentum untuk memastikan berbagai kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi tanpa mengabaikan kewajiban pembiayaan pemerintah daerah. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS