JEMBER – Perubahan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jember kembali dipersoalkan DPRD. Terbitnya surat keputusan (SK) terbaru Bupati Jember, Muhammad Fawait, dinilai perlu diperjelas karena menjadi salah satu dasar pembahasan program ketahanan pangan dalam APBD 2027.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, sebelumnya meminta salinan SK pemutakhiran LP2B kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Namun, Plt. Kepala Bagian Hukum, M. Syamsu Rijal, belum bersedia menyerahkan dokumen tersebut.

“Bukannya kami tidak mau publikasi, karena SK itu punya historical residu untuk perubahan pertama maupun perubahan kedua. Kami sarankan dewan untuk langsung meminta ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan,” ujar Syamsu.

Persoalan dokumen LP2B Jember bukan kali pertama mencuat. Pada Agustus 2025, publik sempat dihadapkan pada dua SK bernomor sama dengan isi berbeda. Salah satu dokumen menunjukkan hilangnya areal LP2B di Kecamatan Sumbersari dan Kaliwates. Sementara dokumen lainnya mencantumkan penambahan areal LP2B seluas 327 hektare.

Riwayat tersebut membuat DPRD meminta kejelasan atas SK terbaru. Candra kembali menanyakan dokumen pemutakhiran itu dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas APBD 2027 di Gedung DPRD Jember, Jumat (6/11/2026) sore.

Candra mengatakan, dokumen tersebut diperlukan agar alokasi anggaran dan pelaksanaan program ketahanan pangan tidak bertentangan dengan kebijakan terbaru mengenai perlindungan lahan pertanian.

“Kita harus menjalankan program pemerintah pembangunan delapan ribu hingga sepuluh ribu bersubsidi di Jember, tapi program ketahanan pangannya, termasuk lahannya, tidak boleh terganggu. Maka kami meminta surat SK pemutakhiran LP2B ini,” jelas Candra.

Menurut dia, perubahan data lahan pertanian perlu diketahui secara jelas oleh legislatif. Tanpa dokumen yang menjadi dasar kebijakan, DPRD khawatir muncul persoalan baru ketika program pembangunan dan perlindungan lahan pertanian dijalankan bersamaan.

“Ini terkait dengan banyak hal yang kita khawatirkan pada masa mendatang akan menimbulkan potensi-potensi masalah baru,” terang anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengatakan, keterbukaan dokumen diperlukan untuk memperlancar pembahasan APBD 2027. Dia menyebut permintaan salinan SK sebagai bagian dari kehati-hatian legislatif dalam menyusun anggaran.

“Ini bentuk kehati-hatian pembahasan APBD 2027,” kata Widarto.

Pj. Sekretaris Daerah Jember, Achmad Imam Fauzi, akhirnya menyatakan bersedia mengirimkan salinan SK terbaru kepada DPRD.

“Saya kirim via WhatsApp,” katanya. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS