BANYUWANGI – Upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Banyuwangi pada 2026 turun menjadi 5,6 persen, dari 6,13 persen pada 2025.

Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan Banyuwangi konsisten menurun. Dari 8,07 persen pada 2021, menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024), 6,13 persen (2025), hingga 5,6 persen pada 2026. Artinya, dalam setahun terakhir terjadi penurunan sebesar 0,53 poin.

Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam, menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 91.570 orang, berkurang 8.560 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut sekaligus menjadi tingkat kemiskinan terendah Banyuwangi sejak 2004.

“Penurunan kemiskinan tidak hanya terlihat dari berkurangnya persentase dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diikuti penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2),” ujar Abdus Salam, Selasa (3/11/2026).

“Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan, baik dari sisi rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,” lanjutnya.

Indeks P1 menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sedangkan P2 menunjukkan tingkat kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

“Kedua indeks ini penting untuk melihat kondisi kemiskinan lebih mendalam, guna merancang program penanggulangan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut Abdus Salam, dinamika kemiskinan berkaitan dengan berbagai faktor, antara lain, perkembangan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, aktivitas ekonomi, serta perubahan harga kebutuhan pokok, khususnya pangan.

“Stabilitas harga pangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena pengeluaran untuk kebutuhan makanan memiliki porsi yang besar dalam pembentukan garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, menjadi sangat penting,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk dukungan masyarakat dalam menyukseskan berbagai program pengentasan kemiskinan.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, Banyuwangi menjalankan empat strategi utama penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Di antaranya, program Banyuwangi Berbagi, yang melibatkan ASN dan masyarakat untuk menyalurkan bantuan sembako serta bahan pangan berprotein kepada warga miskin desil 1 dan 2 secara by name by address.

“Ada juga Rantang Kasih, yakni pemberian makanan bergizi setiap hari bagi lansia miskin yang hidup sebatang kara. Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah juga terus disalurkan untuk meringankan beban masyarakat,” jelas Ipuk.

Kedua, meningkatkan keberdayaan dan pendapatan masyarakat melalui program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (Wenak), pembebasan retribusi pedagang pasar daerah, hingga fasilitasi ongkos kirim gratis bagi UMKM.

Ketiga, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan akses pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Mereka kita dorong mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas melalui beasiswa. Ada juga program Banyuwangi Ayo Kursus, berupa pelatihan keterampilan gratis dan bantuan alat usaha bagi alumni SMK maupun peserta pelatihan agar bisa berwirausaha,” tandas Ipuk. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS