JEMBER – Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sekitar 15 ribu orang dalam setahun terakhir belum menghapus persoalan warga yang luput dari jangkauan bantuan sosial.

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada angka statistik, tetapi juga menelusuri kondisi warga miskin yang belum terdata dalam administrasi kependudukan.

Ia mengapresiasi penurunan jumlah absolut penduduk miskin tersebut. Namun, pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan warga yang membutuhkan benar-benar terdata dan memperoleh akses terhadap program bantuan.

“Kami mengapresiasi penurunan jumlah absolut kemiskinan di Kabupaten Jember. Tapi kita semua masih punya pekerjaan rumah atas persoalan kemiskinan tersebut,” ujar Widarto di Jember, Senin (2/11/2026).

Ia mencontohkan kasus seorang perempuan berinisial Sun (43), yang ditangkap polisi setelah diduga mencuri tiga karung beras dari sebuah toko di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Perempuan dengan dua anak itu tinggal di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung.

Menurutnya, Sun tidak memiliki pekerjaan dan kartu tanda penduduk (KTP) Jember. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan mengakses bantuan sosial yang semestinya dapat diterima warga miskin.

Widarto mengatakan, Sun berpisah dari suaminya selama 14 tahun. Ia juga menyebut pernikahan berikutnya hanya dilakukan secara siri dan belum tercatat secara administratif.

“Pascabercerai dari suaminya selama 14 tahun, ia tak memiliki KTP. Rumah tangga keduanya pun hanya sebatas pernikahan secara siri, belum didaftarkan secara administrasi,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Setelah Widarto mendatangi Sun, tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyusul untuk menangani persoalan administrasi kependudukannya. Tim tersebut terdiri atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perwakilan kecamatan, tim Wadul Gus’e, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

“Saya bersyukur, dalam persoalan ini informasi yang kami dapat, pemerintah turun dan menangani persoalan tersebut,” kata Widarto.

Ia berharap keterlibatan sejumlah unsur pemerintah itu dapat mempercepat pengurusan dokumen kependudukan Sun. Dengan begitu, Sun dapat memperoleh akses terhadap bantuan sosial sesuai kriteria desil yang berlaku di Kabupaten Jember.

Bagi Widarto, kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup dibaca melalui perubahan angka statistik. Pemkab perlu menggali kondisi warga di lapangan, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan sehingga kesulitan mengakses layanan dan bantuan pemerintah.

Ia meminta penurunan angka kemiskinan di Jember diikuti upaya memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal dari pendataan dan program perlindungan sosial. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS