JAKARTA — Sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat diterima DPR RI sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, tingginya aspirasi yang masuk menjadi bagian dari upaya memperluas ruang partisipasi publik sekaligus memperkuat hubungan demokratis antara rakyat dan parlemen.

Puan mengatakan, DPR tidak boleh hanya mengukur kinerja dari banyaknya undang-undang yang disahkan, jumlah rapat yang digelar, maupun besarnya anggaran yang dibahas. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kerja parlemen menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Khusus peringatan HUT ke-81 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dalam rapat yang mengusung tema “DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif” itu, Puan menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026.

“Kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2025–2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui,” jelas Puan.

“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh seluruh kerja tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat—memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang,” sambungnya.

Menurut Puan, DPR terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses kerja parlemen. Partisipasi publik dibuka melalui rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, hingga penyampaian masukan secara digital.

Dalam fungsi pengawasan, aspirasi masyarakat juga diterima secara tertulis, baik melalui surat maupun kanal daring DPR.

Sepanjang periode tersebut, DPR menerima 9.205 pengaduan masyarakat. Rinciannya terdiri atas 7.055 pengaduan melalui surat, 2.011 pengaduan melalui website DPR, serta 139 pengaduan yang disampaikan melalui alat kelengkapan dewan (AKD).

Puan mengatakan seluruh aspirasi tersebut telah diteruskan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti, antara lain melalui rekomendasi kepada pemerintah.

“DPR RI juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI,” ujar Puan.

Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPR diarahkan untuk mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera, kinerja tata kelola pemerintahan dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang,” tambahnya.

Puan juga memastikan DPR terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai kalangan. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi yang membuat parlemen tetap terhubung dengan kondisi nyata masyarakat.

“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” tegas Puan.

Legislasi Dituntut Lebih Responsif

Dalam fungsi legislasi, Puan menyampaikan DPR terus melakukan transformasi proses pembentukan undang-undang agar lebih terencana, terbuka, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menghasilkan Perubahan Ketiga Prolegnas Prioritas 2026 sebanyak 69 Rancangan Undang-Undang (RUU), serta Perubahan Keempat Prolegnas 2025-2029 sebanyak 199 RUU.

Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, DPR telah menyelesaikan 16 RUU menjadi undang-undang.

Pada tahun sidang berikutnya, DPR akan melanjutkan pembahasan 14 RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I, 19 RUU yang telah ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, empat RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi, 27 RUU dalam tahap penyusunan di alat kelengkapan dewan, serta delapan ratifikasi konvensi internasional.

Puan juga menyebut DPR terus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan dan pembahasan berbagai RUU sebagai bagian dari upaya memperkuat keselarasan produk hukum dengan konstitusi.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk menghadirkan legislasi yang selaras dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki kepastian hukum, memiliki basis legitimasi yang kuat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ungkapnya.

Anggaran Harus Berdampak

Dalam fungsi anggaran, DPR memastikan penggunaan uang rakyat dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan.

Puan menekankan APBN merupakan instrumen kehadiran negara untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur serta membuka jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sementara dalam fungsi pengawasan, DPR telah membentuk 42 Panitia Kerja Pengawasan, terdiri atas 27 Panja yang masih berjalan dan 15 Panja yang telah menyelesaikan tugasnya. Selain itu terdapat empat tim pengawas dan satu satuan tugas yang dibentuk Pimpinan DPR RI.

Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, DPR menyelenggarakan 1.377 rapat, terdiri atas 332 rapat fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran dan 736 rapat fungsi pengawasan.

Diplomasi hingga Isu Global

Di bidang diplomasi parlemen, Puan menyampaikan DPR turut memperkuat politik luar negeri Indonesia melalui forum antarparlemen.

Selama satu tahun, DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mengikuti sembilan forum antarparlemen global, delapan forum antarparlemen regional dan 63 pertemuan diplomasi bilateral.

Sejumlah isu strategis yang diperjuangkan antara lain pembangunan perdamaian, kelaparan dan malanutrisi, penanggulangan ancaman narkotika, kemerdekaan Palestina, kesetaraan gender, tata kelola kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta perubahan iklim.

Puan mengatakan seluruh capaian tersebut akan disampaikan secara lengkap kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR kepada rakyat.

Namun, ia mengakui masih terdapat ruang yang harus terus diperbaiki dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan maupun diplomasi parlemen.

“DPR RI juga menyadari bahwa masih terdapat banyak ruang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen,” kata Puan.

Bagi Puan, keterbukaan terhadap aspirasi dan kritik menjadi bagian penting dari proses pembenahan tersebut. Sebab, parlemen yang demokratis bukan hanya bekerja untuk rakyat, tetapi juga harus terus mendengar rakyat.

Dalam Rapat Paripurna Khusus tersebut, Puan secara seremoni menyerahkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin yang hadir dalam rapat. Laporan kinerja juga diserahkan kepada seluruh fraksi di DPR RI. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS