MALANG – PDI Perjuangan menegaskan komitmennya tidak sekadar menjadikan generasi muda sebagai pelengkap representasi politik, tetapi memberi ruang nyata dengan melibatkan mereka sebagai pengurus di seluruh tingkatan organisasi partai.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Qintharra Ulya Yasifa, dalam forum RedTalks bertajuk Indonesia Punya Kita: Nasionalisme Tanpa Batas Generasi di Malang Creative Center (MCC), Sabtu (25/7/2026).

Menurut Qintharra, keterlibatan anak muda dalam politik tidak cukup diukur dari banyaknya figur muda yang tampil di ruang publik. Yang lebih penting adalah sejauh mana mereka diberi kesempatan menyampaikan gagasan dan ikut menentukan arah kebijakan.

“Pertanyaannya sederhana, apakah anak muda hari ini benar-benar didengar dan dilibatkan?” ujarnya.

Baca juga: Lewat RedTalks, PDI Perjuangan Jatim Ingin Serap Kritik dan Harapan Masyarakat

Ia menilai masih banyak anak muda yang memandang politik secara skeptis karena merasa hanya dijadikan pelengkap representasi. Kondisi tersebut, kata dia, sejalan dengan konsep tokenisme yang diperkenalkan sosiolog Rosabeth Moss Kanter dalam buku Men and Women of the Corporation (1977), yakni ketika kelompok tertentu hanya dijadikan simbol keberagaman tanpa memiliki peran substantif dalam pengambilan keputusan.

“Banyak anak muda hanya dijadikan token. Mereka ada, tetapi tidak benar-benar dilibatkan,” katanya.

Qintharra menegaskan pendekatan semacam itu tidak diterapkan PDI Perjuangan. Regenerasi kepemimpinan, menurutnya, dibangun melalui keterlibatan nyata kader muda dalam struktur organisasi partai.

Karena itu, kader muda diberi kesempatan mengemban tanggung jawab sebagai pengurus mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

“Anak muda di PDI Perjuangan tidak hanya hadir sebagai pelengkap. Mereka dilibatkan di seluruh tingkatan organisasi,” tegasnya.

Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penyelenggaraan RedTalks yang dirancang sebagai ruang dialog bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan, kritik, keresahan, dan harapan terhadap arah kebangsaan maupun politik.

“Hari ini kami menggelar RedTalks karena ingin mendengar sekaligus mengulik gagasan mereka. Kami ingin mengetahui apa yang menjadi keresahan, kritik, dan harapan anak muda,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyediaan ruang dialog merupakan bagian dari fungsi pendidikan politik yang menjadi tanggung jawab partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

“Bagi kami, pendidikan politik bukùan hanya menyampaikan materi kepada masyarakat. Pendidikan politik juga berarti membuka ruang dialog agar masyarakat, terutama generasi muda, dapat menyampaikan pandangan dan ikut membangun arah kebijakan,” pungkasnya .(yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS